Potensi Penerimaan dan Tantangan Ekstensifikasi BKC atas Minuman Pemanis

Ilustrasi Minuman Berpemanis. Foto : freepik.com

Kementerian Keuangan mengumumkan rencana untuk mengoptimalkan dan melaksanakan reformasi perpajakan melalui rilis informasi APBN 2021, salah satunya adalah ekstensifikasi barang kena cukai (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Menurut Esa Suryaningrum, Direktur Program INDEF, ekstensifikasi cukai diperlukan untuk mencapai target penerimaan cukai di masa mendatang karena peningkatan intensifikasi cukai melalui peningkatan tarif cukai tidak akan mengoptimalkan penerimaan dan justru memberi potensi perdagangan ilegal.

Pembahasan tentang pengenaan cukai minuman berpemanis di Indonesia telah menjadi wacana pemerintah dan dapat dilihat sebagai intervensi yang efektif untuk mengatasi eksternalitas negatif yang timbul dari konsumsi minuman berpemanis.

Pengenaan cukai minuman berpemanis bukanlah hal baru. Banyak negara di dunia yang telah memberlakukan cukai minuman berpemanis, salah satunya adalah negara-negara di Kawasan ASEAN. Hingga tahun 2018, sekitar 4 negara di ASEAN telah memungut cukai minuman yang mengandung unsur gula, yaitu Thailand, Filipina, Kamboja, dan Laos.

Berkaca dari hal tersebut, Indonesia juga dapat menerapkan cukai minuman berpemanis dengan penyesuaian berdasarkan kondisi negaranya. Apabila dilihat dari sisi budgetair, objek barang kena cukai harus ditambah mengingat industri tembakau yang semakin menurun dengan penurunan prevalensi merokok.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diperkirakan penerimaan cukai minuman berpemanis mencapai Rp6.25 T per tahun. Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar, mengatakan potensi penerimaan cukai minuman berpemanis tidak akan sebesar penerimaan cukai rokok.

Namun, penerimaan tersebut tentu dapat membantu mendorong penerimaan negara. Oleh karena itu, pengenaan cukai atas minuman berpemanis akan difokuskan pada pengendalian eksternalitas negatif bagi Kesehatan dan lingkungan.

Namun, dalam menerapkan cukai atas minuman berpemanis, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah pengenaan cukai minuman berpemanis dipandang produsen sebagai penyebab runtuhnya industri minuman, ditambah lagi saat ini perekonomian Indonesia masih dalam masa pemulihan akibat Covid-19. Cukai yang dikenakan pada minuman berpemanis akan membuat harga minuman tersebut naik.

Kenaikan harga minuman tersebut yang tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat akan mengakibatkan penurunan penjualan minuman berpemanis. Akibat pandemi Covid-19, produksi industri minuman ringan di tahun 2020 mengalami penurunan lebih dari 20 persen.

Jika dalam waktu dekat minuman berpemanis dikenakan cukai dan perekonomian negara belum pulih sepenuhnya, maka volume produksi industri minuman ringan berisiko turun kembali. Selain itu, cukai minuman berpemanis diyakini hanya menambah tekanan pada daya beli masyarakat yang masih lemah.

Pada dasarnya, minuman berpemanis telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi, jika pengenaan cukai atas minuman berpemanis ini dilakukan secara terburu-buru dan tidak memperhatikan industri, maka akan merugikan industri dan akan terjadi penolakan atas kebijakan tersebut, meskipun pengenaan tersebut diawali oleh nilai baik.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan barang pengganti minuman berpemanis, seperti minuman rendah gula. Meskipun terdapat beberapa tantangan, pengenaan cukai atas minuman berpemanis memiliki potensi yang baik bagi pemerintah dari segi regulerend maupun budgetair.

Melihat dari potensi dan tantangan yang ditimbulkan dari ekstensifikasi barang kena cukai atas minuman berpemanis, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam penerapannya.

Pemerintah dapat melihat dari semua aspek dan kondisi bagaimana fokus utama pada ekstensifikasi barang kena cukai ini, apakah difokuskan pada penanganan eksternalitas negatif atau pada pemulihan ekonomi nasional. Kemudian, perlu dikaji lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan ekstensifikasi barang kena cukai atas minuman berpemanis ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. 2021. 14 December 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>.

Kristiaji, Bawono dan Dea Yustisia. “Komparasi Objek Cukai secara Global dan Pelajaran bagi Indonesia.” 28 Januari 2019. DDTC Working Paper 1919. 15 December 2021. <https://ddtc.co.id/research/publications/working-paper/komparasi-objek-cukai-secara-global-dan-pelajaran-bagi-indonesia/>.