100 Hari Jokowi: Rekor Buruk Neraca Perdagangan Masih Jadi PR Besar

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru diperkenalkan di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Rabu, 23 Oktober 2019 menjadi hari yang istimewa bagi Agus Suparmanto. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dipercaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju.

Masih di hari yang sama, Kementerian Perdagangan menggelar acara serah terima jabatan dari menteri sebelumnya, Enggartiasto Lukita, kepada Agus Suparmanto. Tapi ada yang berbeda dengan prosesi alih jabatan orang nomor satu di kementerian itu, dibandingkan dengan kementerian lainnya.

Acara serah terima jabatan, berlangsung tertutup. Hal ini atas permintaan Agus sendiri. Tak hanya sampai di situ, setelah resmi menerima tampuk kepemimpinan Kemendag dari Enggar, Agus langsung ngacir meninggalkan kantor barunya.

Padahal Menteri Perdagangan merupakan salah satu posisi strategis di kabinet. Apalagi Jokowi berulang kali menyoroti masalah tekornya neraca perdagangan Indonesia. Publik dan para pemangku kepentingan sektor perdagangan, tentu menanti visi menteri baru.

Sekretaris Jenderal Kemendag, Oke Nurwan, berdalih bos-nya bukan tak mau berbicara kepada media dan publik. Tapi menurutnya, Agus ingin menunggu kejelasan arahan dari Presiden.

“Pak Menteri berpesan, bukan enggak mau tapi belum karena kalau bicara soal visi misi terlalu makro itu butuh penjelasan dan arahan yang jelas dari pimpinan dan persiapan dari rekan-rekan Kemendag,” katanya saat itu.

Kenyataannya, Jokowi sudah menyampaikan arahan kepada Agus, bahkan sebelum dia resmi dilantik sebagai Menteri Perdagangan. Hal ini diakui oleh Agus sendiri.

Serah terima jabatan oleh Enggartiasto Lukita kepada Menteri Perdagangan yang Baru, Agus Suparmanto. Foto: Elsa Toruan/kumparan

"Jadi setelah dapat arahan dari Presiden, ya nanti ditugaskan Pak Presiden ada unsur bidang ekonomi. Jadi diskusi berkaitan dengan komoditas dalam negeri, luar negeri, dan juga internasional. Kira-kira demikian. Artinya dengan tetap program Pak Presiden, kita majukan komoditas dalam negeri sehingga ekspor kita lebih baik. Jadi berkaitan dengan yang bisa diekspor," kata Agus Suparmanto yang menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10).

Neraca perdagangan yang tekor akibat loyonya kinerja ekspor, telah menjadi PR Jokowi sejak pemerintahannya di periode lalu. Sejak 2018, neraca perdagangan Indonesia tekor. Bahkan pada 2018 itu tercatat sebagai tekor yang terdalam sepanjang sejarah.

Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit USD 8,7 miliar atau setara Rp 121,7 triliun dengan kurs rupiah Rp 14.000 per dolar. Meski sedikit membaik, namun neraca perdagangan di 2019 juga masih defisit sebesar USD 3,1 miliar atau setara Rp 43,4 triliun.

Rapor merah neraca perdagangan itu membuat Jokowi gemas. Secara khusus dia menyatakan akan meredam impor, dan tak akan membiarkan ada yang menghalanginya.

Meski ekspor dan impor merupakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kementerian Perdagangan, namun kunci mengatasi tekornya neraca perdagangan sangat terkait dengan kementerian lain. Defisit di sektor migas misalnya, berkaitan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan di sektor pangan, ada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di bidang manufaktur, menjadi tupoksi Kementerian Perindustrian.

Sementara itu untuk mendongkrak ekspor dan mendatangkan devisa, juga dipengaruhi kebijakan di kementerian lain. Posisi-posisi strategis itu, diisi oleh kalangan partai politik.

Peneliti pada Center of Politics and Global Studies Universitas Bakrie, Asmiati Malik, menilai dominannya orang parpol pada pos-pos kementerian strategis termasuk di bidang ekonomi, bisa membuat tujuan nasional susah dicapai.

Berbeda dengan Menteri Perdagangan yang bekerja dalam senyap alias belum kelihatan gebrakannya, Menteri BUMN Erick Thohir bekerja dalam keriuhan. Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu mengawali kerjanya dengan mencopot semua pejabat eselon I di Kementerian BUMN. Mulai dari Sekretaris Kementerian hingga para Deputi Kementerian.

“Itu (pencopotan deputi) pilihan rasional, karena sekarang ada dua wakil menteri. Kenapa dua? Ya karena mengelola 142 BUMN ini enggak mungkin saya sendiri,” katanya dalam perbincangan dengan para Pemimpin Redaksi di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (9/1).

Tak sampai di situ, Erick pun merombak jajaran direksi dan komisaris sejumlah BUMN, terutama yang dianggap bermasalah. Di luar soal pemilihan orang untuk posisi-posisi kunci di BUMN, pemilik Mahaka Group itu juga punya PR besar pembenahan BUMN sakit. Di antaranya PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers penyelundupan di pesawat Garuda Indonesia. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Seperti Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga termasuk yang menyita perhatian publik dalam 100 hari pertama masa kerjanya. Edhy yang mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR dan merupakan mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, awalnya banyak memuji Susi Pudjiastuti yang digantikannya.

Tapi belakangan, beberapa rencana kebijakannya banyak bertolak belakang dengan pendahulunya itu. Di antaranya soal penenggelaman kapal asing pencuri ikan, yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap di pengadilan.

Tapi politikus Partai Gerindra itu menegaskan, tak akan sepenuhnya menghapuskan penenggelaman kapal. Hanya saja penenggelaman kapal hanya berlaku bagi kapal pencuri ikan yang lari atau kabur saat akan ditangkap.

“Penenggelaman kapal itu kan upaya kita menunjukkan ke dunia kalau kita tidak tidur dan tetap menjaga laut. Kita siap menenggelamkan. Intinya kalau mereka ketahuan mencuri terus lari, ya kita tenggelamkan,” kata Edhy.

Perubahan kebijakan juga terjadi pada ekspor benih lobster. Selama lima tahun terakhir, Susi memberlakukan pelarangan. Alasannya Indonesia lobster belum bisa dibudidayakan, sehingga masih mengandalkan pengembangbiakan alami. Selain itu, harga jual lobster dewasa berkali-kali lipat dibandingkan harga benihnya, sehingga lebih menguntungkan nelayan.

Edhy Prabowo punya alasan sendiri dengan wacana membuka keran ekspor benih lobster. Salah satunya, di tengah rezim pelarangan ekspor, upaya-upaya penyelundupan benih lobster masih tetap terjadi. “Masalah ekspor jangan dipertentangkan ekspornya, ekspor itu kan kita mencari devisa," kata Edhy.

Infografik Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, masalah ekonomi yang muncul bukan hanya karena masalah sektoral semata. Tapi terkadang ada masalah sinkronisasi antara satu sektor dengan sektor yang lain dalam kementerian.

“Menteri setingkat koordinator harus punya kemampuan memimpin dan menguasai masalah. Sebab, jabatan Menko Ekonomi sangat vital dan memimpin kementerian teknis di bawahnya. Apalagi, di periode pemerintahan kedua ini, Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya perluasan di bidang perdagangan dan ekonomi internasional, “ kata Faisal yang sebelumnya menjagokan Mahendra Siregar, untuk duduk di kursi Menko Perekonomian.

Senada dengan Faisal, Asmiati menilai menteri koordinator punya peran vital dalam mengharmonisasi kerja kementerian-kementerian teknis di bawahnya. Posisi Kementerian Koordinator Perekonomian ditempati Airlangga Hartarto, yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, diisi Luhut Binsar Pandjaitan, juga politikus Partai Golkar.

Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan di Menko Maritim. Foto: Moh Fajri/kumparan

Dalam hitungan pakar ekonomi politik itu, dari 13 pos kementerian strategis yang khusus untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, 62 persen atau 8 pos utama di berikan ke partai politik. Padahal posisi itu justru menjadi kunci utama pembangunan ekonomi. Sedangkan untuk profesional hanya diberikan 38 persen jatah pos kementerian, itupun setengahnya dari kalangan profesional tersebut memiliki kedekatan emosional dengan partai politik.

Direktur Riset CORE Indonesia, Pieter Abdullah, melihat ada sisi positif dari masuknya orang-orang partai ke dalam kabinet Jokowi. Termasuk sosok dari partai politik yang tidak sekubu dengan Jokowi-Ma’ruf.

“Rekonsiliasi politik itu saya masukkan sebagai peluang. Dia positif karena akan membuat pemerintah itu fokus. Sehingga tidak terjadi kegaduhan,” ujar Pieter di Menara BCA, Jakarta, Jumat (18/10).

Tapi dia memberi catatan, saat terjadi koalisi bukan berarti satu sama lain lantas tak bisa mengkritik. Asalkan menurutnya, sistem demokrasi di Indonesia mesti dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Ini artinya sistem counter, sistem balancing kita masih bisa jalan. Kita sudah mengalami rekonsiliasi politik, tinggal kebijakan-kebijakannya tepat,” kata dia.

Latar Belakang Menteri Ekonomi di Kabinet Jokowi

Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan (Partai Golkar)

Menteri ESDM: Arifin Tasrif (Nonparpol)

Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi (Nonparpol)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Wishnutama Kusubandio (Nonparpol)

Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo (Partai Gerindra)

Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia (Nonparpol/ Eks TKN)

Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto (Partai Golkar)

Menteri Keuangan: Sri Mulyani (Nonparpol)

Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita (Partai Golkar)

Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto (PKB)

Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo (Partai Nasdem)

Menteri PPN/ Kepala Bappenas: Soeharso Monoarfa (PPP)

Menteri BUMN: Erick Thohir (Nonparpol/ Eks TKN)

Menteri Koperasi dan UMKM: Teten Masduki (Nonparpol/ Eks Relawan)