2,5 Juta NIB Diterbitkan, Bahlil Sebut Perizinan di RI Sekarang Semakin Mudah

Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku UMK perseorangan, bersama Menteri Investasi/kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Graha Jalapuspita, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Pemerintah sejak 2021 lalu meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS). Sebagai implementasi dari UU Cipta Kerja, melalui sistem OSS hingga Oktober ini telah diterbitkan hampir 2,5 juta NIB bagi pelaku UMKM di Indonesia.

"Realisasi sampai dengan Oktober, sudah hampir 2,5 juta NIB. Target tahun ini 3 juta NIB," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat membagikan NIB untuk pelaku UKM perseorangan di Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis (20/10).

Pemerintah kini tengah mendorong penerbitan NIB bagi pelaku usaha UMKM agar dapat mengakses permodalan di perbankan. Kegiatan di Jakarta hari ini merupakan lokasi ke-14 dari target 20 lokasi yang akan digelar di seluruh Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022 di Hotel Fairmont, Rabu (12/10/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Adapun 5 provinsi dengan realisasi penerbitan NIB ini didominasi oleh Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Banten. Kementerian Investasi/BKPM mencatat, kelima provinsi tersebut mempunyai populasi yang besar sehingga tren penerbitan NIB bagi UMKM juga lebih besar dibanding provinsi lainnya.

Dengan pesatnya penerbitan NIB bagi pelaku usaha ini, Bahlil mengatakan bahwa di Indonesia saat ini perizinan usahanya dapat dilakukan dengan mudah. Membandingkan dengan Singapura, Bahlil menyebut Indonesia hanya kala tipis.

"Tingkat kemudahan kita dibanding Singapura yang dikeluarkan datanya oleh UNCTAD, Indonesia di bawah Singapura 1 poin, Singapura 19 poin, Indonesia 18 poin," ujar Bahlil.

"Artinya sejak implementasi UU Cipta Kerja, perubahan-perubahan fundamental dalam rangka memberikan peluang kepada dunia usaha semakin hari semakin baik," imbuhnya.

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di acara Pemberian NIB kepada Pelaku UMK Perseorangan di GOR Lembah UGM, Selasa (23/8/2022). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Bahlil menjelaskan, tidak ada persoalan berarti bagi pelaku UMKM dalam membuat perizinan kerja melalui sistem OSS. Hanya saja dia masih mendapati sedikit persoalan bagi perusahaan besar.

Kendaa tersebut seperti data RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk perizinan lokasi, hingga soal PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Kendati demikain Bahlil menyebut hal itu lumrah mengingat OSS merupakan aplikasi yang baru diluncurkan tahun 2021 lalu.

"Aplikasi baru dibangun satu tahun menggabungkan 79 Undang-undang, dengan peraturan pemerintah, itu enggak gampang tapi berlahan kita lakukan perbaikan," ujarnya.

Berbeda dengan Waktu Bahlil Jadi Pengusaha

Bahlil juga mengenang masa ketika dirinya masih menjadi pengusaha. Bahlil menceritakan bagaimana sulitnya dia waktu itu mengurus izin usaha, bahkan sampai terkena pungutan liar.

"Karena izin susah dan dipungut lagi. Ke kelurahan untuk administrasi harus setor (pungutan liar). Ke dinas juga gitu (dipungut lagi). Itu pengalaman pribadi saya dulu," ujarnya.

Bahlil berujar dirinya tidak ingin pengalaman itu juga dirasakan oleh pelaku usaha saat ini. Untuk itu, kata Bahlil, melalui UU Cipta Kerja akan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan. Karena melalui OSS, pelaku usaha UMKM bisa dengan mudah mendapat NIB dan tidak dipungut biaya.

"Dengan adanya itu, bapak ibu bisa ke bank, bisa pinjam uang untuk usaha," pungkas Bahlil.