Erick Tegur INKA dan KAI soal Impor KRL: Jangan Sampai Rakyat Dikorbankan

Menteri BUMN Erick Thohir saat ramah tamah dengan media, Rabu (3/5/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegur direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT INKA (Persero) perihal polemik impor KRL.

Erick menuturkan, kedua perusahaan tersebut sebelumnya tidak melibatkan dirinya dalam pembahasan pengadaan trainset KRL. Dia menilai, ada dua permasalahan terkait rencana impor KRL ini.

Pertama, produksi gerbong KRL oleh PT INKA terhambat kinerja keuangannya yang buruk, padahal permintaan sangat besar baik di dalam negeri maupun ekspor dengan kerja sama perusahaan asal Swiss, Stadler Rail.

"Yang kurang bagus EBITDA masih negatif itu saya tegur mereka, mencari proyek is one thing tapi mengambil kerjaan cashflow engga ketemu, tetap engga ketemu," ungkapnya saat acara ramah tamah media, Rabu (3/5).

Erick melanjutkan, untuk mengatasi masalah arus kas INKA tersebut pemerintah sudah berencana menyuntik penyertaan modal negara (PMN) tahun depan supaya ada modal cukup untuk produksinya.

Selain itu, dia juga menegur pihak KAI karena belum membuat proyeksi pertumbuhan pengguna kereta api termasuk KRL dalam 5 tahun usai pandemi COVID-19 yang berdampak kepada perubahan tren pertumbuhan.

"Saya tegur juga mana proyeksi lima tahun ke depan untuk pertumbuhan penggunaan kereta api. Memang pada saat COVID-19 ketika (pengguna) drop kita tidak bisa nyalahin," sambung Erick.

Dengan begitu, dia meminta proyeksi pertumbuhan pengguna KRL tersebut dikaitkan terlebih dahulu dengan kondisi INKA, baru kemudian diputuskan sisa pengadaan KRL berasal dari impor.

Sejumlah penumpang berdesakan di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun KA Depok Baru, Depok, Jawa Barat, Senin (24/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

"Jangan sampai masyarakat pengguna kereta dikorbankan, harga tiket jadi mahal karena mengurangi traffic, atau juga akhirnya terjadi pertumbuhan lebih lama. Ini kasihan masyarakat harus ada solusi tanpa melihat impor-impor," tegas Erick.

Impor KRL Ditolak Kalau Ada Upaya Mark-up Harga

Erick menyebutkan sudah berdiskusi dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Komisi VI, bahwa permasalahan tidak hanya terkait impor atau tidak impor.

"Saya mengusulkan antara KAI dan INKA menyelesaikan dulu supply chain baru kita bicara kebutuhan, jangan masing-masing punya buku. Toh Dirut INKA sudah ada orang baru dari KAI jadi engga perlu ribut lagi," tuturnya.

Selain melihat kondisi INKA, dia juga menilai impor KRL bisa dilakukan jika harganya tidak lebih mahal dari produksi dalam negeri, apalagi jika ada upaya mark up dari oknum tertentu.

"Nah karena itu kita mesti pikir ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor kalau ternyata di mark up, saya akan minta BPKP audit ulang," kata dia.

"Tapi kalau memang kita membutuhkan ya terbuka, tetapi duduk dengan data yang sama, bukan masing-masing mempresentasikan data. Kalau ada korupsi-korupsi saya sikat," pungkas Erick.