22 Juta Penduduk Masih Kelaparan, Indonesia Butuh Investasi Pangan

Penderita Gizi Buruk di Asmat Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

International Food Policy Research Institute (IFPRI) mengungkapkan 22 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan kronis. Untuk terus menekan angka kelaparan, diperlukan peningkatan investasi di bidang ketahanan pangan.

Lembaga riset kebijakan pangan yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat itu, setiap tahunnya pada bulan Oktober merilis data Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index/ GHI). Indeks ini memiliki skor antara 0 hingga 100, dengan angka 0 mengindikasikan paling tidak lapar dan 100 paling kelaparan.

Dikutip dari globalhungerindex.org, pada 2019 Skor Indonesia di angka 20,1. Skor indeks kelaparan Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada negara tetangga di kawasan, seperti Vietnam (15,3), Malaysia (13,1), dan Thailand (9,7).

Tapi jika dilihat secara tren, skor itu terus membaik dalam dua dekade terakhir. Yakni 25,8 pada 2000, sempat naik jadi 26,8 pada 2005, lalu kembali turun jadi 24,9 pada 2010.

Sepenggal Episode Muram di Asmat Foto: M Agung Rajasa/ANTARA

Pada 2019 ini, Indonesia menempati ranking 70 dari 117 negara yang disurvei. Posisi yang sama dengan Filipina, yang juga meraih skor 20,1.

GHI menetapkan empat indikator dalam mengukur indeks kelaparan. Yakni 1) Persentase penduduk kurang gizi dari populasi; 2) Proporsi anak di bawah usia lima tahun yang menderita wasting, yaitu suatu tanda kekurangan gizi akut; 3) Proporsi anak di bawah usia lima tahun yang menderita stunting; 4) Tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun.

Investasi Ketahanan Pangan

Untuk mengatasi masalah kelaparan tersebut, Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ ADB) mendorong peningkatan investasi untuk ketahanan pangan Indonesia. Seperti realokasi subsidi pupuk, penelitian pertanian, infrastruktur pedesaan, dan irigasi.

“Menghapus kelaparan di Indonesia memerlukan peningkatan investasi di sektor pertanian dan pedesaan untuk memacu produktivitas, modernisasi sistem pangan dan meningkatkan efisiensi pasar pangan,” kata Ketua Tim Peneliti pada Laporan ADB tentang Peningkatan Investasi untuk Ketahanan Pangan, Mark W. Rosegrant, melalui pernyataan resmi, Rabu (6/11).

Rosegrant yang juga Peneliti Senior di International Food Policy Research Institute (IFPR) itu, menyatakan implementasi kebijakan yang konsisten, diharapkan dapat menghapus kelaparan di Indonesia pada 2034.

Warga melintas di dekat tambak yang kering akibat musim kemarau di kawasan Ladong, Aceh Besar, Aceh, Selasa (9/7/2019). Foto: ANTARA FOTO / Irwansyah Putra

“Seperti banyak negara lain di kawasan Asia dan Pasifik, sektor pertanian dan ekonomi Indonesia telah membuat kemajuan besar selama beberapa dekade terakhir. Tapi 22 juta orang di Indonesia masih mengalami kelaparan kronis,” ujarnya.

Sementara itu, anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) terus turun dari tahun ke tahun. Anggaran Kementan tertinggi pada 2015, yaitu Rp 32,72 triliun. Kemudian pada 2016 turun jadi Rp 27,72 triliun, 2017 jadi Rp 24,23 triliun, 2018 turun lagi jadi Rp 23,9 triliun dan 2019 jadi Rp 21,71 triliun.

Untuk 2020 mendatang, anggaran Kementan yang disepakati oleh Komisi IV DPR kembali turun menjadi Rp 21,05 triliun.

Penurunan juga terjadi pada alokasi anggaran untuk subsidi pupuk. Yakni menjadi Rp 26,6 triliun pada 2020, dari Rp 29,5 triliun pada 2019.

Sejumlah petani antre untuk mendapatkan air dari aliran galian sumur nonpermanen di tengah sawah yang disedot menggunakan mesin diesel guna mengairi lahan pertanian mereka di Desa Wonosekar, Karangawen, Demak, Jawa Tengah, Rabu (19/6). Foto: ANTARA FOTO/Aji Styawan

ADB telah merilis sebuah laporan yang mengkaji potensi investasi pertanian, untuk menghasilkan pertumbuhan pertanian dan ekonomi yang lebih cepat dan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Hal itu senada dengan pandangan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin. Menurutnya, untuk menghapus kelaparan di Indonesia, harus menargetkan investasi pada bidang-bidang yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Caranya dengan merealokasi anggaran dan subsidi yang (selama ini) sudah terbukti kurang efektif,” kata Bustanul Arifin, yang juga ekonom senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef).