35 Juta Produksi Bauksit Berpotensi Tak Terserap Usai RI Larang Ekspor

Unit Bisnis Pertambangan Bauksit PT ANTAM di Tayan, Kalimantan Barat. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor bahan mentah bauksit mulai Juni 2023, dinilai akan berdampak kepada melimpahnya produksi bauksit yang harus diserap oleh industri di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, menilai perlu upaya lebih cepat membangun smelter di Indonesia agar seluruh hasil produksi bauksit bisa terserap optimal.

Carmelita mencatat, smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit di Indonesia hanya ada empat, yaitu satu di Riau Sumatera Selatan dan tiga di Kalimantan Barat. Keempat smelter memiliki total kapasitas pengolahan bauksit 13,88 juta ton per tahun.

"Sedangkan produksi dari 19 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), setahun bisa mencapai 48,98 juta ton. Memang ada potensi sekitar 35 juta yang belum terserap," katanya kepada kumparan, Kamis (22/12).

Meski begitu, lanjut dia, pada prinsipnya pelaku usaha menerima kebijakan larangan ekspor untuk mendukung kebijakan hilirisasi yang bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia.

"Tapi ya ini kejar-kejaran dengan waktu untuk bangun smelter secepatnya. Semoga kita bisa punya tambahan smelter di 2023, seperti target yang telah ditetapkan pemerintahnya, sehingga kita harap produksi bauksit dalam negeri ini bisa terserap optimal," tutur Carmelita.

Selain itu, Carmelita menuturkan pemerintah perlu segera memastikan roadmap atau peta jalan untuk hilirisasi bauksit. Menurut dia, membangun smelter butuh mempersiapkan berbagai aspek mulai dari pendanaan, investor, lahan dan perizinan.

"Roadmap hilirisasi tentunya tidak berhenti pada penyerapan di smelter, tetapi berlanjut pada penyerapan produk akhir bagi industri pengguna aluminium, seperti yang digunakan pada alat-alat transportasi, konstruksi, dan peralatan listrik baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo umumkan kebijakan pelarangan Ekspor Bauksit di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Dihubungi terpisah, Sekjen Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistianto, mengatakan para pengusaha siap terhadap penerapan kebijakan yang sudah tertera dalam UU Minerba No 3 Tahun 2020 tersebut.

Meski demikian, Ronald menilai industri smelter bauksit di Indonesia masih jalan di tempat atau belum berkembang secara masif. Dia mengungkap banyak permasalahan yang ada di industri ini.

Dia menyebutkan salah satu masalahnya yakni pembangunan proyek Smelter Grade alumina Refinery (SGAR) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) milik anak usaha PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang (Antam) yang tak kunjung selesai.

Adapun alumina merupakan salah satu komoditas hasil olahan dari bauksit. Produk ini menjadi bahan baku industri aluminium di hulu, di mana hasil produknya adalah aluminium ingot.

"Kelihatannya (industri hilirisasi bauksit) jalan di tempat, karena banyak masalah yang dihadapi termasuk punya pemerintah melalui Antam juga belum selesai," kata Ronald.