Ada IKN dan Makan Bergizi Gratis, Prabowo Diminta Pilih Prioritas Program

Menhan Prabowo pidato di IISS Shangri-La Dialogue, Singapura, 1 Juni 2024 Foto: Instagram/@prabowo

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyarankan pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memprioritaskan program pemerintahan mendatang.

Dengan adanya program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan memakan anggaran senilai RP 460 triliun dan program makan bergizi gratis senilai Rp 450 triliun, pemerintah harus menambah pendapatan untuk memperluas kapasitas fiskal.

“Yang dilakukan pemerintah jangan efisiensi karena pertumbuhan ekonomi bisa jatuh, paling tidak prioritas program dari pemerintahan mendatang. Pilih program yang benar-benar multiplier effect luas dan dampak jangka panjang juga ada,” ujar Esther dalam Diskusi Publik INDEF di Tjikini Lima Jakarta, Kamis (4/7).

Esther menekankan bahwa program pemerintah tidak hanya IKN dan makan bergizi gratis, masih ada program penting lain seperti pembangunan infrastruktur. Prioritas program pemerintah juga salah satunya penguatan kualitas SDM dan penguatan modal serta transfer teknologi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti di Diskusi Publik INDEF, Kamis (4/7/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

“Utang jatuh tempo tahun depan Rp 800 triliun, kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negara yang semakin meningkat, saya tidak terbayang apakah negara alami struk ke tiga? Semoga tidak,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF Imaduddin Abdullah, menilai meskipun program makan bergizi gratis punya dampak kesejahteraan jangka panjang, kebijakan ini bisa memberi tantangan fiskal.

“Kita ingin anak-anak Indonesia yang mungkin dampaknya produktivitasnya terlihat 10-20 tahun terakhir, kita perlu cari pembiayaan saat ini,” kata Imaduddin.

Untuk sumber pembiayaan, pemerintah disarankan memperhatikan sejauh ana swasta bisa terlibat sehingga tidak memunculkan crowding-out.

“Kita perlu memperhatikan risiko mismatch antara dampak jangka panjang dan kebutuhan pembiayaan jangka pendek,” kata Imaduddin.