Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Ada Wabah PMK, Peternak Minta Impor Daging Kerbau India Disetop
12 Maret 2019 14:42 WIB
Diperbarui 20 Maret 2019 20:07 WIB
ADVERTISEMENT
Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) tengah melanda negara bagian Punjab, India. Hal ini mengancam kesehatan dan kualitas daging kerbau asal India yang rutin diimpor oleh Indonesia.
ADVERTISEMENT
Karenanya, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana, mengharapkan agar pemerintah menyetop impor daging kerbau asal India tersebut.
“Kebijakan impor daging kerbau asal India ini dikhawatirkan akan membawa virus PMK ke wilayah Indonesia dan membahayakan pada hewan ternak berkuku genap seperti kerbau, sapi, domba, hingga sapi,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (12/3).
Teguh mengatakan, sejak tahun 2014 para peternak menentang kebijakan impor itu. Hal ini karena India disebut sebagai negara yang belum bersih dari penyakit ternak atau masuk ke dalam zone based.
“Meninjau kembali berbagai peraturan perundangan mulai dari Undang Undang dan peraturan turunannya yang memberikan peluang masuknya berbagai produk peternakan ataupun ternak yang berpotensi membawa penyakit hewan menular yang berbahaya termasuk dalam hal ini penyakit mulut dan kuku (PMK),” katanya.
ADVERTISEMENT
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada kerbau ini sendiri dikenal sebagai penyakit menular yang memiliki sifat sebagai airbone desease. Artinya, virus ini dapat menyebar melalui udara dan dapat menjangkau sampai jarak 250 kilometer.
Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) telah menempatkan PMK sebagai penyakit hewan menular pada daftar A karena dianggap sangat berbahaya dan banyak menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Oleh karena itu banyak negara yang berusaha untuk melakukan upaya pencegahan masuknya PMK ke negara mereka dan melakukan pengamanan maksimum (maximum security).
"Perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya PMK ke wilayah Indonesia," sebutnya.