ADHI Sebut KAI Bakal Bayar Utang Proyek LRT Jabodebek Rp 2,2 T pada Akhir 2025
·waktu baca 2 menit
PerbesarPT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menyebut masih memiliki piutang senilai Rp 2,2 triliun dari proyek LRT Jabodebek yang pembayarannya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Tagihan tersebut merupakan kewajiban pemerintah yang akan disalurkan melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada ADHI selalu kontraktor.
Direktur Keuangan ADHI, Bani Iqbal, mengungkapkan piutang terbesar perusahaan saat ini memang berasal dari proyek LRT Jabodebek.
“Di sisi piutang di mana piutang-piutang yang ada ini pada saat ini terbesar itu adalah piutang dari LRT yang sampai saat ini masih dalam proses diskusi dengan KAI, Kemenkeu, dan juga Danantara untuk penyelesaiannya yang akan dilaksanakan lebih kurang secepat-cepatnya akhir tahun ini,” ujar Bani dalam publik ekspose secara daring, Senin (8/9).
Bani mengatakan dukungan pendanaan untuk menjaga likuiditas saat ini juga datang dari salah satu Bank Himbara. Sehingga aktivitas operasional perusahaan tetap aman.
Manajemen juga menekankan pengawasan terhadap pembayaran proyek, terutama yang berskala besar menjadi prioritas penting perusahaan.
Langkah ini, kata Bani, dilakukan agar arus kas operasional tetap sehat dan perusahaan mampu menjaga stabilitas keuangan di tengah tantangan industri konstruksi.
Sampai saat ini, ADHI sudah menerima pembayaran Rp 23,3 triliun dari total kontrak proyek LRT Jabodebek senilai Rp 25,5 triliun.
Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, mengatakan pembayaran terkait proyek LRT Jabodebek bakal dilakukan KAI dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Ini sedang dalam proses pembayaran saat ini dan masih menunggu kajian untuk mendapatkan angka-angka komersial yang nanti akan di bahas dengan Kementerian Keuangan juga," jelas Entus.
Proyek LRT Jabodebek menghabiskan dana investasi Rp 32,5 triliun oleh PT KAI (Persero). Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pembangunan prasarana dan kelengkapannya dengan nilai hampir mencapai Rp 28 triliun.
Pembangunan LRT Jabodebek mulanya didasarkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Perpres ini mengatur bahwa pembangunan LRT Jabodebek akan dilakukan oleh Adhi Karya.
Pada 2016, Perpres tersebut diubah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016. Pada perubahan ini, Adhi Karya ditugaskan untuk membangun prasarana depo, dari yang sebelumnya hanya konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Perpres ini juga menunjuk PT KAI sebagai operator LRT Jabodebek.