Akhir Polemik Buwas dan Mensos soal Bansos Beras

Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) bertemu Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita membuka Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Polemik antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita yang terjadi beberapa waktu lalu kini usai. Mereka akhirnya menemukan kesepakatan yakni menjadikan Bulog sebagai manajer penyediaan Bahan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos beras.

Pernyataan itu diungkapkan langsung Agus Gumiwang ketika bertemu dengan Buwas dalam Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan.

“Untuk menyelamatkan stok beras Bulog yang berlimpah saat ini, khusus 2019 Perum Bulog dapat ditunjuk langsung sebagai Manajer Penyediaan untuk program BPNT,” ujar Agus di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7).

Sebelumnya, Mensos Agus Gumiwang mewacanakan untuk memberikan prioritas bagi Bulog sebagai penyalur dalam program BPNT, yaitu lebih dari 70 persen.

Polemik pun mulai mencuat, ketika Buwas mengeluarkan ancaman mau mundur sebagai Bos Bulog jika Mensos ternyata malah mengambil alih penyaluran Bansos itu.

“Kalau 1.000 persen BPNT bisa diambil alih Mensos (Menteri Sosial) saya mau hand up keluar jadi Dirut Bulog. Pengabdian saya sudah selesai, karena negara memiliki orang yang lebih baik,” tegas Buwas saat ditemui di Gedung Bulog University, Jakarta Selatan, Selasa (2/7).

Hanya saja, Mensos menyampaikan pihaknya masih akan melakukan koordinasi lanjutan dengan para Kepala Dinas Sosial seluruh Indonesia.

“Bulog nanti juga bisa berperan sebagai manajer supplier di seluruh wilayah. Bulog juga bisa mengundang partisipasi dari swasta, dari perusahaan lokal, ada political will dari Bulog untuk itu,” papar dia.

Langkah Mensos yang mempercayakan BPNT kepada Bulog itu lantaran bisa menyediakan beras-beras dengan kualitas baik. Sehingga, kebutuhan masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat terlayani dengan optimal.

“Kami arahkan Bulog bisa 100 persen untuk menyalurkan beras Bulog ke e-Warung karena kami tentu berani ambil kebijakan itu,” imbuh Agus.

Untuk tahap pertama hingga akhir tahun ini, Bulog mewacanakan bakal menyalurkan sebanyak 700 ribu ton beras untuk BPNT. Janji Bulog, semuanya adalah beras stok baru.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kanan) bertemu dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Royal Kuningan, Jakarta. Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Mensos Agus menegaskan agar Bulog menepati janji, yakni beras untuk BPNT harus baru. Bukan beras stok lama yang mutunya sudah menurun.

“Pokoknya bukan cuma 700 ribu ton, pokoknya beras yang masuk ke e-Warung itu beras baru,” ujar Agus ketika ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7).

Tak hanya soal kualitas beras, Agus pun mengingatkan Bulog agar mau memahami dan menjalankan pola bansos yang baru, yaitu bukan lagi memakai sistem rastra tapi BPNT.

Ia menerangkan, pada rastra masyarakat bersikap pasif menerima apa yang diberikan. Sedangkan BPNT, masyarakat lebih aktif untuk memilih sendiri pangan dengan kualitas sesuai keinginan. Di e-Warung tersedia berbagai pilihan, penerima bantuan bisa memilih sendiri.

“Makanya saya selalu ingatkan Bulog, udah enggak usah mikir lagi rastra, rastra kan sudah dibagiin. Sekarang ini harus segera memikirkan strategi apa untuk menghadapi BPNT,” ujar dia.

Bagaimana Nasib Keterlibatan Swasta?

Mensos Agus mengatakan, peran tersebut secara otomatis akan berimbas pada kewenangan Bulog untuk mengkoordinir penyaluran beras bantuan sosial tersebut, termasuk terhadap swasta.

"Bulog nanti juga bisa berperan sebagai manajer supplier di seluruh wilayah. Bulog juga bisa mengundang partisipasi dari swasta, dari perusahaan lokal, ada political will dari Bulog untuk itu," ujar Agus ketika ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7).

Agus menerangkan, Bulog nantinya akan diberikan kewenangan penuh yaitu 100 persen sebagai penyalur BPNT. Meski begitu, bukan berarti penyaluran bantuan beras tersebut lantas meniadakan peran swasta.

Beras bulog. Foto: ANTARA FOTO/Jojon

Sebab, kata Agus, Bulog masih bisa mengkoordinir swasta ataupun perusahaan lokal untuk menyuplai kebutuhan beras BPNT. Namun, seluruh penyaluran beras bantuan yang dilakukan swasta tersebut tetap melalui koordinasi dengan Bulog.

"Manajer supplier itu yang akan atur dan yang jadi manajer itu Bulog. Kami tentu percaya Bulog sekarang mampu menyediakan beras yang berkualitas baik, maka 100 persen kami tidak ada masalah," ujarnya.

Agus menegaskan, pihak swasta yang nantinya digandeng Bulog dalam penyaluran BPNT ialah berasal dari perusahaan swasta kecil. Dengan begitu, penyaluran BPNT akan tetap bisa menghidupkan para pengusaha kecil.

"Bagaimana menggandeng ekonomi lemah ini, jadi semua jalan sistemnya. Jadi Bulog bisa (berperan) stabilisasi harga," pungkasnya.