Amran Sulaiman Janji Bakal Sikat Mafia Impor Pangan

5 November 2024 16:24 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) berbincang saat meninjau lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) berbincang saat meninjau lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak main-main dalam membersihkan Kementerian Pertanian dari mafia impor pangan. Amran bahkan baru saja mengambil langkah tegas dengan memecat dua direktur Kementan setelah menerima informasi adanya permainan impor.
ADVERTISEMENT
Menurut Amran, langkah ini adalah bukti bahwa ia siap menghadapi siapapun yang mencoba menghambat upaya penegakan aturan.
“Kemarin, maaf, kami pecat empat orang. Direktur dua, salah satu guru besar SMS dan Bupati bilang, 'Pak, masih ada yang main-main di kantor," ucap Amran dengan nada tegas saat rapat bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat pada Selasa (5/11).
Dalam rapat yang sama, Amran menegaskan bahwa Kementan akan serius mengatasi mafia impor pangan, bahkan sampai mempertaruhkan posisinya jika gagal. Amran menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatan jika tak mampu menuntaskan masalah impor.
“Mafia impor, InsyaAllah, kalau kami temukan, kami bereskan. Kalau aku enggak bisa beresin, aku mundur,” ujarnya.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat bersama Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa (5/11). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
Sebagai langkah antisipasi, Amran juga menginstruksikan agar Kementan hanya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia mengatakan bahwa mafia sering kali memanfaatkan perbedaan data sebagai celah untuk memainkan impor.
ADVERTISEMENT
“Kami sudah minta seluruh Dirjen tidak boleh mengeluarkan data selain BPS, supaya tidak lagi diperdebatkan. Karena mafia masuk di situ. Datanya Mentan keliru dan sebagainya, tidak ada, kita gunakan data BPS, bukan data kementerian lagi,” jelasnya.
Amran mengakui bahwa langkah-langkah tegasnya terkadang dianggap sebagai upaya pencitraan. Namun, menurutnya, tindakan ini adalah bentuk keseriusan dalam memimpin Kementan agar bersih dari permainan-permainan yang merugikan.