Anggaran Gorden Baru DPR Rp 48,7 M, Ekonom: Tak Etis Saat Ekonomi Sulit
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan anggaran tersebut terdiri dari penggantian gorden per rumah sebesar Rp 80 juta dan pajak senilai Rp 90 juta.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Nailul Huda menilai anggaran tersebut tidak etis pada masa sulit seperti sekarang.
"Bukan hanya di tengah pemulihan ekonomi, tetapi masyarakat kita tengah menghadapi kesulitan ekonomi karena kenaikan harga barang kebutuhan pokok, hingga banyak yang kehilangan pekerjaan," katanya kepada kumparan, Minggu (27/3).
Walaupun anggaran tersebut akan berguna bagi anggota DPR, Huda menganggap momentumnya tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Menurut dia, anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat dengan mengadakan operasi pasar, sehingga harga kebutuhan pokok menjadi lebih murah.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Huda menemui contoh anggaran fasilitas DPR pada tahun 2016, yaitu pembangunan gedung baru yang menghabiskan kira-kira Rp 500 miliar.
"Buat tempat menginap atau apalah itu, tapi kan sudah ada perumahan DPR. Jadi seperti hambur-hamburkan uang saja itu DPR RI," ujarnya.
Dihubungi secara terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, berpendapat DPR seharusnya mewakili rakyat dan meminta alokasi anggaran dipertimbangkan kembali.
"Sebenarnya (anggaran rumah dinas) umum dilakukan. Tetapi etika melakukan pengajuan di tengah kemampuan beberapa kelompok masyarakat yang belum pulih kondisinya, tidak bijak," tambahnya.
Yusuf menyebut barang-barang terkait DPR tidak murah, seperti perjalanan dinas dan tunjangan menghabiskan biaya sangat besar.
Ia meminta agar anggaran perlu dibicarakan kembali ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Pajak dalam pemasangan gorden yang mencapai Rp 90 juta dianggap masih wajar, karena ukuran dan lokasi rumah.
ADVERTISEMENT
"Tetapi yang gordennya ini, belum jelas kualitasnya seperti apa,” pungkasnya.
Pengadaan Gorden DPR Dikeluhkan Anggota Sejak 2010
Dasco menerangkan, gorden di rumah dinas Anggota DPR memang perlu pergantian karena sudah lapuk setelah digunakan selama 12 tahun.
"Gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil dari proses pengadaan/lelang Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian, usia atau masa pemakaiannya sudah kurang lebih 12 tahun. Sudah banyak yang lapuk dan rusak," jelas Dasco dikutip dari pernyataannya, Minggu (27/3).
Dasco melanjutkan, sejak 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan DPR untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA yang sudah tidak layak. Tetapi Kesetjenan tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan karena belum ada alokasi anggaran.
ADVERTISEMENT
Kini, kata Dasco, anggaran untuk pengadaan gorden tersebut sudah tersedia. Perencanaan hingga lelang tender untuk pengadaan kemudian dilakukan setjen DPR.
"Pada Tahun Anggaran 2022 baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase dan blind. Namun hanya bisa dialokasikan untuk RJA Kalibata. Pagu Anggaran sebesar Rp 48,7 M. Harga Perkiraan Konsultan Perencana (EE) Rp 46,5 M. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Rp 45,7 M," terangnya.
Namun, Dasco mengaku tak tahu seperti apa kualitas gorden yang dipakai. Ia tak bisa berkomentar apakah anggaran tersebut berlebihan atau tidak untuk penggantian gorden.
Menurut situs LPSE DPR RI yang dilihat kumparan, pembelian gorden tersebut tertuang dalam kode tender 732087 yang berjudul 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'.
ADVERTISEMENT
Menurut keterangan dalam situs, saat ini pengadaan gorden tersebut dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, serta pembuktian kualifikasi. Ada 49 peserta tender yang terdaftar dalam pengadaan ini.
Lokasi pekerjaan disebut berada di Jl DPR Dalam Tim No 12, RT 12/RW 5, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.
