Anggota Komisi VII Desak Pemerintah Moratorium Smelter China

Ledakan tungku smelter milik PT ITSS, Minggu (24/12/2023). Foto: Dok. Istimewa

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta pemerintah agar menghentikan sementara (moratorium) seluruh operasional smelter perusahaan asal China di Indonesia.

Hal ini menyusul terjadinya ledakan hebat di smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) yang berada pada kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Minggu (24/12).

Mulyanto meminta pemerintah mengaudit semua smelter tersebut secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa. Audit harus dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja.

“Sudah menjadi rahasia umum kalau sebagian besar alat kerja di smelter-smelter milik China diimpor dari China juga. Bahkan sampai komponen terkecil seperti baut dan mur. Karena itu kita perlu tahu kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter. Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan,” kata Mulyanto dalam keterangan resmi, Minggu (24/12).

Mulyanto mengimbau pemerintah bahwa jangan karena ada pertimbangan politik, sampai mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu.

Ia sangat prihatin kecelakaan kerja terjadi lagi di smelter perusahaan China. Kali ini menyebabkan paling sedikit 35 orang korban, di mana sebanyak 13 orang meninggal dunia.

Ledakan tungku smelter milik PT ITSS. Foto: Dok. Istimewa

Padahal beberapa waktu sebelumnya terjadi kecelakaan kerja di smelter PT GNI yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.

"Ini ledakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia. Pemerintah agar sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti kasus ini,” tutur Mulyanto.

“Kita perlu tahu apa penyebab dari ledakan smelter tersebut, apakah karena faktor lemahnya keandalan pabrik, murni faktor kelalaian manusia, atau ada sebab-sebab lain. Pemerintah bertanggung-jawab untuk mengusut tuntas kasus ini," sambungnya.

Mulyanto menyebut peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga sehingga harus benar-benar dipahami dan menjadi momentum untuk mengevaluasi semua kesepakatan kerja sama dengan perusahaan China. Pemerintah harus mencari akar-masalahnya sehingga dapat dicegah kejadian seperti ini berulang di masa depan.

Terkait korban maupun keluarga korban, Mulyanto meminta PT ITTS wajib bertanggung-jawab dalam pengobatan, perawatan, pemakaman dan pemberian santunan.