Angkut 320 Juta Penumpang, KRL Dapat Jatah Subsidi Terbesar

Gerbong Wanita KRL (Foto: Intan Alfitry Novian/kumparan)

Subsidi atau Public Service Obligation (PSO) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line yang dikelola PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) tahun depan sebesar Rp 1,297 triliun. Nilai subsidi yang diterima KRL Commuter Line paling besar dibandingkan kereta api ekonomi jarak jauh dan sedang serta kereta rel diesel (KRD).

Adapun porsi subsidi yang diperuntukkan bagi KRL adalah sebesar 56% dari total subsidi yang digelontorkan oleh Kemenhub. Dengan angka subsidi tersebut, KRL Commuter Line ditargetkan mengangkut sekitar 320 juta penumpang tahun depan.

“Besaran subsidi untuk KRL masih lebih besar karena pemerintah berkomitmen untuk memindahkan mobilitas masyarakat, semula menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih ke KRL,” papar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulkifri saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Berdasarkan data Kemenhub di tahun 2017, subsidi yang dikucurkan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub untuk KRL lebih tinggi dibandingkan kereta api jarak jauh hingga jarak pendek yang dikelola PT KAI.

Warga melintasi jalur KRL di Kebayoran. (Foto: Aditia Noviansyah)

Rinciannya yaitu subsidi yang diterima PT KCI selaku pengelola KRL sebesar Rp 1,3 triliun atau 64% dari keseluruhan subsidi, dan subsidi yang diterima PT KAI sebesar Rp 745 miliar atau 36% dari keseluruhan subsidi.

Berdasarkan prediksi Kemenhub, rata-rata penumpang KRL per hari di 2018 mencapai kurang lebih 877 ribu orang. Sementara di tahun 2017, rata-rata penumpang KRL per hari sebanyak 800 ribu penumpang, atau naik 9,6%.

“KRL Jabodetabek diberikan subsidi yang lebih besar karena kita memprediksi jumlah penumpang KRL di 2018 mencapai 320 juta penumpang. Untuk kereta perkotaan dan antar kota tidak sampai segitu,” bebernya.

Direktur Utama PT KCI, Muhammad Nurul Fadhila menjelaskan bahwa subsidi yang digelontorkan pemerintah ke pihaknya merupakan upaya untuk menutupi kekurangan biaya operasional KRL. Sebab pemerintah menetapkan tarif KRL, sementara biaya operasional yang dikeluarkan pengelola lebih besar ketimbang tarif yang ditetapkan pemerintah itu.

“Itu merupakan bentuk dukungan pemerintah supaya KRL bisa terjangkau,” tutup dia.