Apindo Minta BUMN Tekstil Fokus Selesaikan Hambatan Struktural Industri TPT
PerbesarAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tengah mencermati langkah pemerintah dalam memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Pemerintah sebelumnya juga menggaungkan wacana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus tekstil. Perusahaan tersebut akan diberikan modal dari Danantara Indonesia senilai USD 6 miliar atau setara Rp 101 triliun.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, mengatakan langkah ini strategis mengingat TPT merupakan sektor padat karya yang memegang peran vital terhadap capaian ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan basis industri dalam negeri.
Sektor TPT sendiri mulai menunjukkan momentum pemulihan, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 6,36 persen secara tahunan atau year on year pada kuartal II-2026.
“Momentum tersebut perlu dijaga dan ditransformasikan menjadi pemulihan yang lebih struktural melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, investasi, dan daya saing,” sebut Shinta saat dihubungi kumparan, Sabtu (26/9).
Menurut Shinta, berbagai kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah, mulai dari dorongan reinvestasi, pembiayaan modal kerja, modernisasi mesin, kemudahan akses bahan baku, harmonisasi tarif hulu-hilir, hingga penertiban impor ilegal, perlu dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan industri yang utuh.
“Terkait wacana pembentukan atau penguatan peran BUMN di sektor TPT, bagi dunia usaha yang lebih fundamental bukan semata-mata bentuk kelembagaannya, tetapi yang seharusnya difokuskan adalah fungsi dan nilai tambah kehadiran negara dalam memperkuat ekosistem industri,” lanjut Shinta.
Melalui BUMN tekstil tersebut, pemerintah diharapkan mengambil peran sebagai agregator dan enabler yang menghubungkan rantai pasok dari hulu ke hilir, mencakup penyediaan bahan baku, pembiayaan, modernisasi teknologi, kawasan industri, riset dan pengembangan, hingga akses pasar.
Dengan peran itu, Shinta menilai hadirnya negara dapat membantu menyelesaikan ketimpangan struktural yang selama ini sulit diatasi secara mandiri oleh pelaku usaha.
“Pada saat yang sama, prinsip level playing field tetap penting. Kehadiran negara perlu menjadi crowding-in mechanism yang menarik dan memperkuat investasi swasta, bukan menggantikan kapasitas dan investasi yang telah dibangun oleh pelaku usaha,” ujarnya.
Ia pun menegaskan, daya saing industri TPT tidak hanya diukur dari penambahan kapasitas produksi semata, tetapi juga ditentukan oleh efisiensi biaya unit, produktivitas, teknologi, kualitas, kecepatan pemenuhan pesanan, kepastian pasokan, hingga kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, daya saing tidak boleh sebatas diukur dari kinerja ekspor, melainkan juga dari kemampuan produsen nasional dalam menguasai pasar domestik serta mengurangi ketergantungan pada produk impor.
“Namun, untuk bahan baku yang memang belum tersedia secara ekonomis di dalam negeri, akses terhadap input impor tetap perlu dijaga agar industri memperoleh bahan baku dengan harga dan kualitas yang kompetitif,” kata Shinta.
Belajar dari negara produsen TPT lain seperti Vietnam dan Bangladesh, besarnya pasar domestik saja dinilai tidak cukup untuk membangun industri yang kuat. Keberhasilan kedua negara tersebut membuktikan pentingnya integrasi rantai pasok, efisiensi, akses pasar, dan kepastian kebijakan.
“Jika melihat akar persoalannya, tekanan terhadap industri TPT bersifat struktural dan multidimensi. Rantai pasok hulu dan bahan baku domestik belum cukup kuat sehingga untuk sejumlah kebutuhan strategis industri masih bergantung pada input impor,” sebut Shinta.
Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, diperlukan kebijakan industri terintegrasi. Shinta pun menekankan efektivitas insentif tidak diukur dari seberapa banyak fasilitas yang diberikan, melainkan dari ketepatan sasaran, kepastian, dan kemudahannya dalam menurunkan biaya produksi serta meningkatkan daya saing perusahaan.
“Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ini akan diukur dari meningkatnya produktivitas dan daya saing, bertambahnya investasi dan ekspor, semakin kuatnya rantai pasok domestik, serta terciptanya lebih banyak lapangan kerja,” imbuh Shinta.