APINDO Tolak Kenaikan Harga Gas Bumi: Banyak Pekerja Terancam PHK

Wilayah Kerja Pangkah Milik Afiliasi PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL). Foto: PT PGN

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak dengan tegas kenaikan harga gas bumi pada 1 Oktober 2023, sesuai wacana yang digulirkan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO, Bobby Gafur Umar, mengatakan kenaikan harga gas bumi akan menurunkan daya saing di sektor industri yang berdampak pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan potensi inflasi karena kenaikan harga di masyarakat.

"Kenaikan harga gas bumi bagi produksi akan berdampak secara makro," kata Bobby dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Senin (4/8).

Menurut dia, dampak pertama kenaikan harga gas bumi akan mengurangi atau memotong produksi hingga 30 persen dari total produksi gas Indonesia.

Kedua, mengurangi daya beli industri dan pengurangan tenaga kerja. Ketiga, dia menilai akan terjadi penurunan ekspor Indonesia dan market share berkurang di pasar global.

"Keempat, penurunan iklim investasi karena Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Kelima, kenaikan harga gas bumi pada akhirnya berpotensi menyebabkan inflasi yang tentu kita semua hindari," katanya.

Bobby mengatakan dampak kenaikan harga gas telah dirasakan sejumlah sektor industri, di antaranya pada Industri Makanan yang menggunakan energi gas sekitar 50 persen dari biaya produksi.

PGN bersiap untuk mengembangkan infrastruktur gas secara masif. Foto: Pertamina

Sehingga, kenaikan tersebut akan menurunkan daya saing baik di dalam negeri maupun ekspor global. Padahal industri makanan yang telah beralih dari bahan bakar fosil ke gas karena menerapkan prinsip ramah lingkungan.

Selain itu, Bobby mengatakan keluhan yang sama juga disampaikan industri tekstil yang mempekerjakan sekitar 3,5 juta pekerja dan masih dalam pemulihan pasca COVID.

"Industri ini meminta dibatalkannya kenaikan harga gas untuk Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) oleh PGN demi ketahanan industri tekstil nasional," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO, Rachmat Harsono, mengatakan asosiasi menilai tidak ada alasan bagi PGN menaikkan harga gas bumi.

"Dunia usaha meminta agar pihak terkait memberikan informasi transparan mengenai perhitungan bahan baku, transportasi dan lainnya sebelum memutuskan kenaikan harga gas bumi," katanya.