LIPSUS, Komisaris Ahok, Juru bicara TKN, Arya Sinulingga

Arya Sinulingga: Erick Thohir Akan Rombak Direksi BUMN

25 November 2019 10:41 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Sejak menjabat Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir pada 9 November 2019, telepon seluler Arya Sinulingga nyaris tak pernah sepi menerima pesan. Mantan Direktur Pemberitaan MNC Group ini mengaku dihubungi banyak pelamar yang berminat mengisi kursi komisaris BUMN.
Jabatan komisaris perusahaan pelat merah memang ramai peminat. Rata-rata pelamar bermodal kedekatan dan relasi. Mungkin tak terlalu mengherankan, sebab selama ini posisi komisaris BUMN kental nuansa bagi-bagi jatah politik. Apalagi kalau melihat latar belakang Arya dan sang menteri sendiri—Erick Thohir.
Pada Pemilu Presiden 2019, Arya duduk sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan Erick Thohir duduk sebagai Ketua TKN.
Tapi kali ini, menurut Arya, Erick tak ingin kursi komisaris menjadi bagian dari bagi-bagi jabatan lagi. Ke depannya, Kementerian BUMN akan memperkuat peran dan wewenang komisaris. Sehingga orang-orang yang memangku jabatan itu tak bisa cuma duduk manis dan terima gaji. Mereka harus memperkuat pengawasan internal BUMN.
“Kami (kementerian) akan lebih banyak berinteraksi dengan para komisaris BUMN. Komisaris ini akan jadi andalan kementerian,” kata Arya.
Empat hari kemudian, Senin (25/11), Arya Sinulingga diangkat menjadi Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)—BUMN yang bergerak di industri peleburan aluminium.
Erick Thohir. Ilustrator: Argy Pradypta/kumparan
Kementerian BUMN di bawah Erick Thohir memang punya rencana merombak besar-besaran direksi dan komisaris BUMN, serta para pejabat di kementerian itu sendiri.
Oleh sebab itu, sebelum mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Chandra Hamzah masuk ke jajaran petinggi BUMN, Erick sudah lebih dulu mencopot tujuh pejabat eselon I di Kementerian BUMN.
Tak hanya dicopot, jumlah deputi juga dipangkas menjadi tiga saja. Dan pemangkasan itu baru gebrakan awal.
“Kami lagi evaluasi semuanya. Memang kami akan rombak besar-besaran. Ini lagi dievaluasi semua,” ucap dia.
Berikut petikan perbincangan kumparan dengan Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Kamis (21/11).
Arya Sinulingga. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Kenapa tujuh deputi di Kementerian BUMN dicopot?
Begini, Pak Jokowi memberi keleluasaan pada Pak Erick Thohir untuk memilih beberapa wakil menteri. Beliau akhirnya memilih dua wakil menteri: Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo.
Budi Sadikin ialah mantan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang bergerak di industri peleburan aluminium. Di bawahnya, Inalum membeli saham mayoritas PT Freeport Indonesia pada 2019. Sebelum di Inalum, Budi menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri pada 2013-2016.
Sementara Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko ialah Direktur Utama Bank Mandiri 2016-2019 sebelum diminta Erick untuk membantunya di Kementerian BUMN kini.
Dua wakil menteri ini sekarang punya kewenangan mengurus portofolio BUMN. Sebelumnya, portofolio dipegang oleh para deputi. Sekarang karena fungsi portofolio sudah dipegang wakil menteri, maka beberapa struktur kedeputian dihilangkan. Jadi tinggal tiga deputi dengan fungsi administrasi: Deputi Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Hukum.
Tapi soal jumlah deputi, kami masih koordinasikan dengan Kemenpan RB. Kami juga sedang berkonsultasi terkait pembentukan inspektorat jenderal.
Erick Thohir berjabat tangan dengan Rini Soemarno saat serah terima jabatan di Kementerian BUMN. Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Pencopotan tujuh deputi itu kabarnya terkait “bersih-bersih” orang lama?
Nggak ada (yang seperti) itu. Kami tahu di eranya Bu Rini (mantan Menteri BUMN Rini Soemarno) itu nggak ada wakil menteri, sementara sekarang ada. Jadi mau tidak mau ada perubahan karena ada perubahan fungsi deputi.
Dulu portofolio BUMN dipegang deputi, sekarang oleh wakil menteri. Supaya tidak tumpang tindih kewenangan, maka harus ada pergantian struktur. Selain itu, kami juga perlu penyegaran supaya kawan-kawan deputi ini bisa refreshing di luar.
Artinya itu inisiatif Erick Thohir?
Iya, betul. Tapi pasti tetap atas persetujuan Pak Jokowi. Tidak mungkin tidak. Karena pemberhentian (deputi)nya kan lewat Keputusan Presiden.
Gebrakan 30 Hari Erick Thohir. Dok. Kementerian BUMN
Apa yang disampaikan Erick Thohir saat bertemu petinggi 32 BUMN papan atas?
Pak Erick bertemu 32 direktur dan komisaris utama BUMN didampingi dua wakil menteri dan staf khusus. Di pertemuan itu beliau menyampaikan bahwa aset BUMN ini besar, nilainya setengah dari ekonomi Indonesia. Oleh karena itu butuh pemimpin berakhlak baik.
Pak Erick juga dengan keras memperingatkan eksekutif BUMN yang bergaya hidup mewah ketika perusahaan yang dipimpin sedang merugi. Dia cerita pernah bertemu pimpinan BUMN di restoran mewah di kawasan Thamrin, (namun kemudian) ketika dicek laporan keuangan perusahaannya, ternyata merugi.
Bukan berarti mereka nggak layak mendapatkan (kemewahan) itu, tapi pemimpin harus punya hati dan akhlak. Ketika perusahaan rugi, harusnya gaya hidup mereka jadi ikut prihatin, bukan bermewah-mewahan. (Jangan) perusahaan rugi, kemewahan jalan terus. Padahal kalau BUMN rugi, siapa yang kena? Kan negara.
Beliau juga menyampaikan, tidak perlu ada lobi-lobi untuk pertahankan jabatan. Apalagi kalau bottom line bagus, tidak perlu khawatir karena pasti akan dipertahankan.
Infografik PR Buat Erick Thohir. Foto: Dimas Prahara/kumparan
BUMN yang masih banyak merugi, apa strategi Erick Thohir?
Sedang dicari di mana sumber masalahnya, apakah di manajemen atau model bisnis. Kalau manajemen berarti ganti manajemen. Kalau di model bisnis perlu dicari sumber daya yang mumpuni di bisnis tersebut.
Bakal ada perombakan besar di semua BUMN?
Iya. Sekarang kami lagi evaluasi semuanya. Memang kami akan rombak besar-besaran.
Pak Erick juga mengatakan, ke depan rencananya direktur utama akan diberi wewenang mengusulkan susunan direksi. Kemudian kementerian yang memberi persetujuan.
Kami juga ingin memperkuat peran komisaris. Komisaris ini akan jadi andalan kementerian.
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diumumkan Erick sebagai Komisaris Utama Pertamina. Foto: Dok. Kementerian BUMN
Terkait peran komisaris yang akan diperkuat, jadi apa kewenangan spesifik mereka?
Kami ingin mengemperkuat kewenangan pengawasan oleh komisaris BUMN. Meski ada audit internal, tapi komisaris harus ikut langsung mengawasi.
Komisaris juga harus terlibat perencanaan strategis. Jangan sampai ketika ditanya, komisaris nggak mengerti soal perusahaannya.
Selama ini kementerian memang lebih banyak berinteraksi dengan direksi. Ke depan, kami akan lebih banyak interaksi dengan para komisaris untuk memperkuat pengawasan ke perusahaan. Karena kementerian kan tidak day to day mengurus perusahaan. Bayangkan saja ada 140 perusahaan yang harus diawasi.
Berarti pemilihan komisaris akan jadi penting?
Pemilihan komisaris akan jadi sangat penting. Komposisi komisaris di BUMN harus lengkap. Harus ada yang paham soal kebijakan publik, pelayanan publik, keuangan, dan operasional.
Erick Thohir bersama Pahala N Mansury dan Chandra Hamzah—yang ia tunjuk menjadi Komisaris Utama BTN. Foto: Dok Kementerian BUMN
Pengangkatan Ahok dan Chandra Hamzah juga untuk memperkuat pengawasan di BUMN?
Iya, pasti. Seperti yang saya katakan, ini terkait dengan penguatan fungsi komisaris. Mereka ini kan sosok yang terkenal transparan, akuntabel, dan berintegritas. Apalagi Pak Ahok ini sisi pelayanan publiknya sangat baik.
Dengan bergabungnya Pak Ahok, kami berharap pelayanan publik di perusahaan tersebut akan semakin baik.
Secara terpisah, Erick berkata “Kami juga mau orang yang pendobrak. Bukan (berarti) marah-marah. Jadi kami perlu figur pendobrak supaya semua sesuai target. Rapat bulanan untuk 30 perusahaan BUMN akan dilakukan langsung oleh saya, di mana saya mengundang dirut dan komut secara bersamaan. Jadi saya nggak mau ada drama-drama lagi di dalam perusahaan—komut menjelakkan dirut, dirut menjelekkan komut. Kalau emang ada perbedaan, ayo kita duduk. Karena tidak mungkin direksi berjalan tanpa dukungan komisaris. ”
Apa tujuan pembentukan inspektorat atau inspektorat jenderal di Kementerian BUMN?
Prinsipnya untuk memperkuat pengawasan. Kami coba untuk banyak bersih-bersih di internal. Artinya agar tidak ada lagi yang kena masalah hukum.
Kami mau teman-teman di BUMN ini larinya kencang semua. Tapi soal inspektorat ini kita juga masih koordinasikan payung hukum dan regulasinya dengan Kemenpan RB.
Kabarnya Kementerian BUMN tidak bisa membentuk inspektorat jenderal, tapi inspektorat. Tugasnya mengawasi sampai eselon II.
Apakah nanti inspektorat atau inspektorat jenderal akan menggandeng KPK dalam fungsi pengawasannya?
Yang pasti, kami akan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Kami ingin jaga BUMN supaya tidak tersangkut kasus hukum. Kemarin-kemarin ini kan pimpinan BUMN banyak yang ditangkap.
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten