Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
PerbesarBelum sebulan menjabat Menteri BUMN, Erick Thohir menggebrak. Tokoh yang terkenal dengan tangan dinginnya semasa menjadi pengusaha ini membabat semua pejabat eselon I di jajaran kementeriannya. Bagaimana sesungguhnya peran Jokowi di balik kebijakan mengejutkan itu? PR apa saja yang diberikan sang Presiden kepada Erick?
***
Fajar Harry Sampurno tak lekas pulang ke rumah selepas kunjungan dinas dari Surabaya. Setibanya di Jakarta, Sabtu (16/11), ia lebih dulu mampir ke Gedung Kementerian BUMN, dan langsung menuju ke ruang kerjanya di lantai 6 untuk mengemasi barang-barang pribadinya.
Sehari sebelumnya, Jumat (15/11), Harry membaca berita soal rencana penggantian semua pejabat eselon I di kementeriannya. Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menyampaikan kepada awak media di Kantor Sekretariat Wapres.
Harry segera sadar posisinya sebagai Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media di Kementerian BUMN telah berakhir.
“Beliau (Ma’ruf Amin) sudah confirm tujuh pejabat (eselon I). Berarti semuanya. Ya sudah, beres-bereslah hari Sabtu,” kata Harry kepada kumparan di Jakarta Selatan, Rabu (20/11).
Senin pagi (18/11), Harry masih menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian. Setelahnya, setibanya ia di Kementerian BUMN jelang tengah hari, ia diminta menghadap Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin di lantai 19—lantai yang sama dengan ruangan Menteri BUMN Erick Thohir .
Dalam pertemuan itu, Budi menyerahkan surat keputusan presiden perihal pemberhentian Harry sebagai deputi di Kementerian BUMN. Sebagai gantinya, ia mendapat tugas baru: terjun menjadi pimpinan di BUMN.
Budi menawarkan dua opsi kepada Harry: mau memimpin BUMN industri pertahanan atau manufaktur? Harry yang memiliki pengalaman di industri manufaktur lantas memutuskan untuk menjadi Direktur Utama PT Barata Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi dan manufaktur.
Harry tak mempersoalkan pencopotannya dari kursi deputi di Kementerian BUMN. “Biasa saja,” ujarnya. Selain dia, enam pejabat eselon I Kementerian BUMN juga diganti.
Mereka adalah Deputi Bidang Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Gatot Trihargo; Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro; Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah; Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra Samal; Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro; dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro.
Keenamnya mendapat penugasan sebagai wakil direktur di sejumlah BUMN, sedikit berbeda dengan Harry yang kebagian kursi direktur utama.
Surat pemberhentian pejabat eselon I Kementerian BUMN diteken Presiden Jokowi pada 14 November. Namun, kabar soal perombakan eselon I sebenarnya sudah mulai terdengar sejak Erick Thohir menjabat Menteri BUMN pada akhir Oktober.
Erick pernah menyampaikan rencana itu kepada sejumlah anggota Komisi VI DPR yang menjadi mitra kerja Kementerian BUMN. Ia mengemukakannya dalam jamuan santap malam di The Westin Jakarta, awal November.
Menurut anggota Komisi VI Andre Rosiade, Erick mencetuskan hal itu pada sesi obrolan informal. “Beliau cerita akan merombak semua eselon I di BUMN.”
Namun, obrolan tersebut tak berlanjut ke substansi lebih dalam.
Ide bersih-bersih BUMN juga merupakan keinginan Jokowi. Awal Oktober atau dua pekan sebelum pengumuman kabinet, Jokowi memanggil Erick ke Istana.
Pertemuan keduanya membicarakan posisi Erick sebagai Menteri BUMN. Dalam perbincangan itu, Jokowi melontarkan sejumlah permintaan, antara lain meminta Erick membersihkan Kementerian BUMN dari praktik korupsi.
Jokowi pun memerintahkan Erick untuk mengganti jajaran eselon I di Kementerian BUMN. Terakhir, ia menitipkan Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil Erick di kementerian tersebut.
Budi Gunadi Sadikin bukan orang baru di lingkungan BUMN. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri pada periode 2013-2016. Berikutnya, sejak 2017 ia dipercaya duduk sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang bergerak di bidang peleburan aluminium.
Perjalanan karier Budi makin mantap setelah Inalum sukses membeli saham mayoritas PT Freeport Indonesia pada 2019.
Permintaan Jokowi agar Budi—yang lebih senior dari Erick—menjadi wakil menteri di Kementerian BUMN ditanggapi Erick dengan meminta satu wakil lagi yang lebih muda darinya.
Erick ingin Kartika Wirjoatmodjo yang saat itu menjabat Direktur Utama Bank Mandiri untuk membantunya. Permintaan Erick itu diterima Jokowi. Ia mempersilakan Erick punya berapa pun wakil yang dianggap perlu.
Soal ini lebih lanjut hendak ditanyakan kumparan kepada Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Namun ia belum merespons telepon maupun pesan singkat yang dikirim kumparan untuknya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pencopotan eselon I merupakan inisiatif Erick setelah mempertimbangkan skema kewenangan di Kementerian BUMN.
Nantinya, BUMN tak lagi berada di bawah tiap deputi. Kewenangan itu dialihkan ke dua wakil menteri yang akan fokus pada portofolio BUMN sekaligus menunjang komunikasi antara menteri dengan para komisaris BUMN.
Itu sebabnya, deputi yang semula berjumlah enam orang akan dipangkas menjadi tiga saja. Setiap deputi bakal bertugas di ranah administrasi yang meliputi SDM, keuangan, dan hukum.
“Maka deputi-deputi yang sekarang ada pasti dihilangkan, dong. Harus diubah strukturnya. Akhirnya sebagian besar deputi hilang,” kata Arya. Itu semua, ujarnya, demi efisiensi organisasi.
Nantinya, untuk membantu mengawasi seratus lebih BUMN, wewenang komisaris BUMN akan diperbesar. Mereka diminta lebih ketat mengawasi roda perusahaan sebagai kepanjangan tangan pemerintah.
Selama ini, menurut Arya, keberadaan komisaris masih kurang dioptimalkan. Padahal Kementerian mengangkat sekitar seribu komisaris BUMN.
“Mereka akan kami manfaatkan. Ngapain negara mengangkat orang jadi komisaris, sementara yang ngawasin (BUMN) tetap kementerian lagi,” kata Arya.
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira berpendapat, perombakan di tubuh Kementerian BUMN akan memudahkan koordinasi antara pemerintah dan BUMN. Terlebih, satu BUMN kini bisa beranak pinak menjadi banyak perusahaan.
Selain itu, perombakan tersebut secara simbolik juga diartikan sebagai upaya bersih-bersih dari rezim BUMN terdahulu di bawah Rini Soemarno.
“Erick Thohir lama membidangi bisnis. Nah, yang dilihat dari BUMN itu tidak hanya dari segi growth-nya. Akan ada concern, khususnya pada pengawasan dan kehati-hatian,” kata Bhima.
Minim atau bahkan alpanya pengawasan atas BUMN terbukti membuat goncangan di periode pertama pemerintahan Jokowi. Kasus kejanggalan laporan keuangan Garuda Indonesia, ujar Bhima, menjadi salah satu bukti.
Maskapai itu menggelembungkan laba gila-gilaan. Akibatnya, neraca keuangan yang merugi Rp 2,88 triliun pada 2017 bisa melejit mencapai Rp 11,33 miliar di tahun 2018.
Pangkal masalahnya kemudian diketahui ada pada pencatatan keuangan yang tak sesuai kaidah standar akuntansi keuangan. Alhasil, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda kepada Garuda sebesar Rp 250 dan Rp 100 juta karena telah melanggar aturan tata cara penyajian kinerja keuangan perusahaan.
“Itu kan praktik bisnis yang enggak sehat secara profesional,” kata Bhima.
Yang jelas, Erick harus menanggung timbunan warisan masalah pejabat sebelumnya. Di antaranya, yang krusial, adalah membengkaknya utang BUMN. Belum lagi perkara korupsi yang membuat sejumlah direksi BUMN silih berganti menjadi pesakitan.
Erick, dalam keterangannya soal efisiensi birokrasi, menegaskan perlunya membangun tim berisi orang-orang berintegritas. Dan baginya, integritas hanya bisa dimiliki oleh orang-orang berakhlak baik.
Pentingnya soal akhlak ini kembali ditekankan Erick dalam pertemuan dengan direksi dan komisaris 32 BUMN papan atas di Mandiri Club, Selasa (19/11). Ia juga mengingatkan pentingnya keberadaan BUMN.
“(Dari 32 BUMN di sini), separuh asetnya mempengaruhi setengah perekonomian Indonesia. Bila BUMN baik, maka ekonomi Indonesia baik,” kata Erick seperti diucapkan ulang oleh Arya.
Erick ingin semua pejabat di Kementerian BUMN—dan BUMN yang berada di bawah mereka—punya pijakan moral serupa. Itu sebabnya jangkauan tangan Erick juga akan masuk hingga ke level direksi dan komisaris di 142 perusahaan BUMN.
Proses pembenahan di berbagai BUMN itu ia perkirakan bakal memakan waktu hingga setengah tahun.
