Bahlil Bakal Konversi LPG dengan CNG, Negara Bisa Hemat Rp 130 T
·waktu baca 3 menit
PerbesarPemerintah berencana memberikan subsidi terhadap penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) untuk rumah tangga, sebagai alternatif pengganti LPG subsidi.
Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (5/5).
Menurut Bahlil, harga CNG lebih murah hingga 30 persen dari LPG karena bahan bakunya tersedia di dalam negeri, termasuk temuan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang diperkirakan mencapai sekitar 3.000 miliar meter kubik (mmcfd).
“CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lah lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, dikutip Rabu (6/5).
Lantaran harganya yang lebih murah dari LPG, Bahlil menuturkan penggunaan CNG berpotensi memberikan efisiensi besar bagi negara, termasuk penghematan devisa hingga Rp 130 triliun sampai Rp 137 triliun dan mengurangi beban subsidi energi.
“Dan kalau itu lebih murah, itu akan mengurangi subsidi kita atau kalau kita mau membantu rakyat lagi, kita akan mengurangi beban rakyat dalam konteks pembelian,” tutur Bahlil.
Saat ini, kata Bahlil, sejumlah sektor seperti hotel, restoran, hingga industri makanan dan minuman sudah menggunakan CNG. Namun, implementasi untuk rumah tangga dalam bentuk tabung kecil 3 kg masih dalam tahap uji coba.
“Nah untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi,” ungkap Bahlil.
Dia memperkirakan kajian tersebut akan berlangsung hingga 3 bulan mendatang dan pemerintah akan melakukan konversi penggunaan LPG menjadi CNG untuk rumah tangga.
“Insyaallah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan form, kita akan melakukan konversi,” tambahnya.
Bahlil menilai, pengembangan CNG sangat penting mengingat kebergantungan Indonesia terhadap impor LPG masih cukup besar, yaitu sekitar 75-80 persen dari total kebutuhan. Sementara konsumsi LPG nasional terus meningkat setiap tahun, termasuk untuk kebutuhan rumah tangga yang mencapai sekitar 7-8 juta ton.
Di sisi lain, kebutuhan LPG untuk industri petrokimia seperti di Chandra Asri Petrochemical dan Lotte Chemical Indonesia juga mencapai 2 sampai 3 juta ton per tahun.
“Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya,” ungkap Bahlil.
Terkait skema pembiayaan, Bahlil menyebut pengembangan CNG akan mengandalkan model business to business (B2B). Pemerintah berperan dalam penyediaan gas, sementara ekosistem bisnisnya akan dikembangkan oleh pelaku usaha.
“Ini kan modelnya B2B aja nantinya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan terhadap gas C1, C2. Kemudian instrumen ekosistem bisnisnya, dia itu tidak kurang atau hampir sama dengan ekosistem daripada bisnis LPG,” terang Bahlil.