Bahlil Lahadalia Bantah Tambang Nikel Era Jokowi Terlalu Bergantung ke China
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarMenteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, membantah hilirisasi tambang nikel di Indonesia selama era Presiden Jokowi terlalu bergantung ke China.
Berdasarkan riset Corporate and Investment Banking, Natixis, menyebutkan Indonesia memiliki kebergantungan kepada China terhadap ekspor dan penanaman modal. Hal itu berkaca di besarnya investasi China yang masuk ke Indonesia di sektor hilirisasi nikel.
"Keliru. Ekspor kita ke China kurang lebih sekitar USD 20 miliar, itu untuk nikel. Itu bukan tergantung, tapi dunia, kita kan buka mau negara manapun silakan beli," kata Bahlil saat ditemui usai mencoblos di TPS 4 Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan hari ini, Rabu (14/2).
Dalam riset itu menyebut, porsi total ekspor Indonesia ke China selama masa jabatan Jokowi meningkat tajam, jauh dibandingkan ekspor ke AS, Eropa, dan Jepang yang mengalami penurunan. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara seperti Vietnam dan Korea Selatan yang ekspor ke AS meningkat.
"Karena memang China sudah melakukan kontrak jangka panjang, ya oke enggak ada masalah. Kita terbuka kok. Bagi kita mau ekspor ke manapun no problem," tegas Bahlil.
Bahlil juga mencontohkan kinerja ekspor Indonesia ke negara saingan China, yaitu Amerika Serikat. Dia juga menyinggung bagaimana neraca perdagangan Indonesia surplus terus.
"Garmen kita ke Amerika USD 10 miliar lebih. Dan pasar-pasar tradisional kita juga besar. Neraca perdagangan kita sekarang sampai 40 bulan kalau enggak salah, 36-40 bulan berturut-turut surplus," ungkap Bahlil.
Riset Corporate and Investment Banking, Natixis, juga merilis investasi Indonesia terlalu bertumpu pada sektor padat modal, sehingga tidak signifikan berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru. Riset tersebut menyebut sektor pertambangan merupakan sektor padat modal dan hanya menyumbang 1 persen dari total lapangan kerja, sehingga membatasi permintaan terhadap talenta lokal.
Bahlil menyadari investasi memang menjadi instrumen untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan negara, dan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Tanah Air.
"Namanya lapangan pekerjaan harus kita akui sekarang tidak bisa semaunya terlalu di padat karya, pasti ada padat modal. Tapi bagaimana caranya kita blanding. Kalau bicara padat karya, produk kita buka produk industri. Mau sampai kapan negara ini akan begini," kata Bahlil.
Bahlil mengakui memang penting untuk menciptakan lapangan kerja dari investasi padat karya. Namun untuk membuat sebuah lompatan besar, menurutnya, perlu peningkatan skill SDM.
"Penciptaan lapangan kerja ini kalau sistem padat karya kita di UMKM terus. Tapi kalau padat modal harus peningkatan skill. Dengan peningkatan skill gaji kita bisa di atas 10 juta. Makannya tanggung jawab kita sekarang itu bagaimana meningkatkan skill dari para pencari kerja. Makannya vokasi iya, kemudian praktik-praktik juga harus digencarkan," pungkas Bahlil.
Sebelumnya, riset Corporate and Investment Banking, Natixis menyebutkan Indonesia memiliki kebergantungan kepada China terhadap ekspor dan penanam modal. Meskipun kebijakan hilirisasi nikel oleh Presiden Jokowi menempatkan Indonesia menjadi pemain nikel besar, riset tersebut menyoroti tiga tantangan. Pertama, aliran masuk investasi asing terbatas pada sektor logam dan pertambangan, sementara aliran masuk sektor manufaktur masih lemah.
"Hal ini meningkatkan ketergantungan Indonesia pada China untuk ekspor dan penanaman modal asing," tulis Riset Corporate and Investment Banking, Natixis, dikutip kumparan, Jumat (9/2).
Dibandingkan dengan negara-negara yang lamban dalam investasi asing seperti Thailand, Malaysia dan Filipina, Indonesia memiliki kinerja yang baik. Namun, dibandingkan dengan besarnya PDB dan jumlah penduduk usia kerja sebesar 189 juta jiwa, Indonesia cenderung mengabaikan keunggulan demografisnya.
"Pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerja informal, yaitu sebesar 59 persen dari total pekerja. Sektor pertambangan belum menghasilkan lapangan kerja absolut karena hanya menyumbang 1 persen dari total lapangan kerja," tulis riset itu.