Bahlil Lahadalia: Jepang Siap Kucurkan Investasi Rp 75,4 Triliun ke RI

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (14/7/2022). Foto: dok. Kementerian Investasi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan 10 CEO perusahaan Jepang. Indonesia mendapatkan komitmen investasi hingga Rp 75,4 triliun.

Bahlil mengatakan, modal jumbo tersebut terutama ditujukan untuk investasi di bidang pembangunan methanol, pembangunan ekspansi industri mobil, dan sektor energi baru terbarukan (EBT).

Khusus untuk pembangunan pabrik methanol, investasi akan dilakukan di Papua Barat yang nantinya adalah kolaborasi antara BUMN dengan swasta nasional. Kata Bahlil, investasi ini demi pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

"Alhamdulillah kita bisa membuat deal bisnis dan bisa kita realisasikan tahun depan sebesar USD 5,2 miliar atau setara Rp 75,4 triliun," jelas Bahlil saat konferensi pers di Jepang, Rabu (27/7).

Bahlil mengatakan, para CEO perusahaan Jepang juga menyampaikan rasa kepuasan terhadap pengelolaan investasi di Indonesia, khususnya berkat adanya UU Cipta Kerja yang membuat tidak ada komplain dari investor.

Di sisi lain, investasi dari Jepang juga akan tersebar di seluruh penjuru negeri, mulai dari Maluku, Papua, Jawa Barat, dan beberapa provinsi lainnya. Hal ini, menurut Bahlil, buah kerja keras pemerintah Indonesia dalam mendorong reformasi regulasi.

"Itu juga membantah kalau ada persepsi seolah-olah Indonesia hanya fokus ke salah satu negara tertentu untuk investasi. Bapak Presiden memerintahkan semuanya harus terbuka, bebas, silakan berkompetisi," jelas Bahlil.

Bahlil melanjutkan, Jokowi juga menyampaikan secara tegas kepada para CEO bahwa jika ada masalah dalam mengurus investasi, silakan menemui Kementerian Investasi, atau bahkan bisa saja Jokowi sendiri yang akan turun tangan membantu.

"Ini adalah komitmen besar dan presiden membuka ruang bagi para pelaku-pelaku usaha atau investor dari Jepang. Sudah barang tentu norma, kaidah, aturan tetap kita akan berikan sebagai referensi dalam implementasi," tandasnya.