Bahlil Lahadalia: Jokowi Berani Lawan Uni Eropa, Menterinya Tambah Gila Lagi Bos

Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

“Kalau presiden (Jokowi) berani, masak menterinya penakut? Enggak ada, kita tambah lawan lagi barang ini.”

Pernyataan tegas tersebut diucapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia, saat menanggapi kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang digugat Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO).

Indonesia melarang ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 yang salah satu tujuannya adalah mendorong hilirisasi. Kebijakan tersebut lalu digugat Uni Eropa ke WTO dan Indonesia dinyatakan kalah.

Beberapa regulasi yang dianggap melanggar ketentuan WTO yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kemudian, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Saat mengetahui keputusan tidak mengenakkan itu, Presiden Jokowi langsung memanggil Bahlil Lahadalia. Jokowi memerintahkan Bahlil agar jangan menyerah dari siapa saja yang mau mengintervensi negara. Maju terus dan hadapi.

“Negara kita sudah maju dalam arti kata, negara kita sudah merdeka. Jadi kita harus punya konsistensi dan apalagi yang tahu masalah negara ini kita bukan orang lain. Jadi hadapi terus. Ya karena presidennya begitu, kita tambah gila lagi bos,” kata Bahlil saat wawancara dengan kumparan.

Bahlil mengakui banyak negara di dunia yang tidak suka dengan kebijakan larangan ekspor tersebut. Ia menegaskan upaya pemerintah melarang ekspor nikel itu adalah untuk kepentingan di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah.

Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

“Jadi gini menyangkut hilirisasi tidak semua negara di dunia itu terutama negara maju itu ikhlas melihat negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam itu maju. Apa buktinya? Contoh kemarin kita di nikel. Nikel kita menyetop ekspor ore nikel itu tidak hanya dilihat bagaimana memberikan nilai tambah, tapi ini adalah kepedulian indonesia dalam mewujudkan SGDs (Sustainable Development Goals),” ujar Bahlil.

Bahlil menuturkan SDGs tidak hanya lingkungan, tetapi ada juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sehingga langkah hilirisasi itu berdampak positif ke masyarakat. Untuk itu, ia menegaskan bakal melawan balik Uni Eropa yang menolak kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia.

“Saya ngomong di hampir semua forum baik di Eropa, di mana-mana saya ngomong Indonesia tidak akan pernah gemetar atau takut sedikitpun tuntutan itu, kita hadapi,” tegas Bahlil.

Bahlil tidak peduli waktunya banyak dihabiskan untuk mengurusi gugatan di WTO. Ia merasa sudah menjadi tugasnya sebagai pembantu presiden ikut menyelesaikan permasalahan negara.

“Biasa saja, itu teknis. Menyita atau tidak menyita (waktu) kita sebagai pembantu presiden wajib mengabdikan diri kita kepada negara, enggak boleh kita ngeluh,” ujar Bahlil.

Belum selesai perkara gugatan nikel, pemerintah memutuskan bakal melarang ekspor bauksit mulai Juni 2023. Persoalannya bisa saja berulang seperti nikel yaitu digugat Uni Eropa ke WTO. Namun, Bahlil tidak mempermasalahkannya kalau Uni Eropa kembali menggugat kebijakan hilirisasi tersebut.

“Gugat, gugat saja. Saya sudah bilang kok kemarin ketika kita menyetop ekspor bauksit maka negara lain punya hak membawa kita ke WTO, ya monggo saja enggak apa-apa. Kita kan negara demokrasi,” ungkap Bahlil.

“Kewajiban kita adalah untuk memberikan klarifikasi jawaban terhadap gugatan mereka kan enggak apa-apa juga. Dia meyakini dengan jalannya, kita meyakini dengan jalan kita,” tambahnya.

Bahlil menilai apa yang dilakukan pemerintah terkait hilirisasi itu tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Ia memastikan segala tantangan yang ada dalam menjalankan tugas negara harus dihadapi.

“Banyak masalah di dunia apalagi ngurus negara. Yang penting masalah itu kita harus jadikan sebagai bagian yang harus kita selesaikan untuk pengabdian kepada rakyat, bangsa, negara,” tutur Bahlil.