Bahlil Lahadalia Sebut UMKM Tak Punya NIB karena Birokrasi Rumit dan Pungli

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022 di Hotel Fairmont, Rabu (12/10/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengakui sebagian besar UMKM masih belum mempunyai izin. Ia menyebut persoalan tersebut salah satunya karena proses birokrasi yang berbelit-belit dan ada banyak pungli.

Untuk itu, Bahlil mengungkapkan saat ini pemerintah sudah membuat Online Single Submission atau OSS untuk memudahkan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi UMKM. Ia menegaskan pengurusan izin di OSS tanpa dipungut biaya.

"Kami bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi, dan alhamdulillah baru selesai. Saya pikir sebagai bentuk dari terjemahan perintah Bapak Presiden untuk mengurus investasi jangan yang gede-gede aja, yang kecil-kecil juga kita urus," kata Bahlil saat konferensi pers usai acara pemberian NIB ke pelaku UMK Perseorangan di Graha Jalapuspita Jakarta, Kamis (20/10).

Bahlil menganggap UMKM adalah wujud optimisme di balik ketidakpastian ekonomi dunia. Ia mencontohkan saat krisis 98 dan pada masa pandemi COVID-19, di mana perusahaan-perusahaan besar ambruk dan mempailitkan diri, UMKM hadir untuk menyelamatkan ekonomi nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku UMK perseorangan, bersama Menteri Investasi/kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Graha Jalapuspita, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Bahlil mengungkapkan jumlah unit usaha yang didominasi oleh UMKM sebesar 65 juta atau 99,7 persen. Kontribusi UMKM pada PDB Indonesia sebesar 61 persen dan kontribusi UMKM dalam hal tenaga kerja mencapai 120 juta dari 131 juta.

Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, salah satunya karena krisis energi. Namun, ia menyebut perekonomian Indonesia saat ini masih tergolong aman dibandingkan dengan beberapa negara lain.

***

Reporter: Fadli Fakhrur Rizqi