Bahlil Lahadalia Target 200 Ribu UMKM di Papua Masuk Sistem OSS

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pimpin upacara HUT ke- 77 RI di Papua. Foto: Kementerian Investasi/BKPM

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menargetkan akan ada 200 ribu UMKM di Papua yang akan masuk ke sistem single submission (OSS). Hal itu dia katakan saat mendampingi Jokowi di acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMK Perseorangan di GOR Toware Jayapura, Rabu (31/8).

"Di Papua Pak, memang masih kurang genjot, belum sampai 20.000 untuk UMKM. Target kami di akhir tahun harus minimal 200 ribu (UMKM)," kata Bahlil.

Dia menjelaskan bahwa saat ini UMKM yang telah masuk ke dalam sistem OSS mencapai 1,8 juta di seluruh Indonesia. Bahlil menyebut, dari Aceh hinga Papua penerapan OSS untuk UMKM ini berjalan lancar.

Bahllil mengatakan, bahwa pemberian NIB di Papua hari ini juga merupakan bagian dari arahan Jokowi untuk membagikan NIB dalam rangkaian tur 20 daerah.

"Di mana kami dari Kementerian Investasi tidak boleh mengurus investasi yang besar-besar saja. Yang kecil-kecil juga oleh Bapak Presiden memerintahkan kepada kami harus kami urus. Makanya kami hari ini datang untuk mengurus bapak-bapak semua," kata dia.

OSS Bisa Perlancar Kredit UMKM

Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa OSS mampu menjadi solusi atas persoala penyaluran kredit ke UMKM yang belum maksimal. Pada 2020 misalnya, dari total kredit lending Rp 6.000 triliun UMKM hanya mendapatkan porsi sebesar Rp 1.127 triliun, tak lebih dari 19 persennya.

Bahlil merasa masih rendahnya porsi kredit tersebut karena masih banyak UMKM yang informal. Sehingga pemerintah berupaya memformalkan UMKM agar bisa mendapatkan akses perbankan.

“OSS ini adalah sebuah instrumen yang negara siapkan kepada seluruh pelaku usaha termasuk UMKM untuk bagaimana mendapatkan perizinan secara cepat, tepat, efisien, dan sangat transparan sekali,” ujar Bahlil.

Bahlil memastikan adanya OSS berbasis risiko yang sudah dikembangkan tersebut tidak akan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan perizinan. Apalagi, dalam sistem tersebut dilakukan secara elektronik.

“Bahkan untuk UMK itu NIB nya, plus sertifikat halal dan SNI-nya itu dibayar oleh pemerintah alias gratis,” tambahnya.