Bahlil Lahadalia: Uni Emirat Arab Bakal Investasi Panel Surya 1,2 GW di IKN

18 April 2024 13:23 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Foto: Nadia Riso/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Foto: Nadia Riso/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana Uni Emirat Arab (UEA) membangun panel surya di IKN dengan kapasitas 1,2 gigawatt (GW).
ADVERTISEMENT
Hal tersebut diketahui Bahlil usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu Eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/4).
Diskusi Jokowi bersama Tony mengerucut kepada dua hal penting. Pertama, kata Bahlil, yaitu terkait investasi energi baru terbarukan (EBT), carbon storage, dan beberapa alur logistik yang baik khususnya di IKN.
"Akan ada rencana pembangunan Uni Emirat Arab berupa solar panel di sana, detailnya kami lagi susun," ungkap Bahlil kepada wartawan, Kamis (18/4).
Bahlil menjelaskan, proyek panel surya yang akan dibangun UEA ini berupa kerja sama business to business (B2B) dan difasilitasi oleh Tony Blair Institute of Global Change (TBI).
"Nilai (investasi) kita belum bicara, kapasitasnya kurang lebih 1,2 giga," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Bahlil juga belum bisa menjelaskan target proyek ini berjalan, sebab proposalnya baru masuk ke pemerintah. Dia hanya membuka kemungkinan proyek ini akan menggaet BUMN.
"Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena UU kan PLN. Kita merumuskan UU, regulasinya," tutur Bahlil.
Selain itu, pembahasan juga mencakup digitalisasi. Pemerintah dan Tony Blair menyepakati akan membentuk tim kecil untuk melakukan langkah-langkah agar lebih mengerucut dan cepat selesai.
"Tadi kita juga berbicara tadi tentang bagaimana carbon storage yang diputuskan 70-30, 70 dalam negeri sisanya luar negeri. Ini diformulasikan agar supaya menjadi sumber pendapatan negara baru, dan kita bisa kelola untuk berikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia," tutur Bahlil.