Bahlil Protes Dapat Anggaran Kecil, Padahal Ditarget Kejar Investasi Rp 1.900 T

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers soal izin kelola tambang untuk Ormas Keagamaan. Foto: Dok: Tangkapan layar YouTube Kementerian Investasi

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menginginkan target investasi tahun 2025 senilai Rp 1.850-1.900 triliun diturunkan, karena Pagu Indikatif Kementerian Investasi/Kepala BKPM dinilai terlalu kecil.

Bahlil mengatakan biasanya target investasi yang naik setiap tahunnya diiringi dengan kenaikan anggaran. Adapun di tahun 2024, target investasi Rp 1.650 triliun dengan anggaran kementerian sebesar Rp 1,2 triliun.

Sementara itu, kata Bahlil, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Pagu Indikatif 2025 Kementerian Investasi/BKPM hanya Rp 681,8 miliar dengan target investasi jauh lebih besar yaitu Rp 1.850-1.900 triliun.

"Saya tidak bermaksud untuk mengeluh, tidak, saya hanya memberikan suatu diskursus untuk kita, kalau tanggung jawab dinaikan idealnya itu juga harus dibarengi oleh anggaran, saya pikir itu di kampus mana pun, di sekolah mana pun," tegas Bahlil saat Rapat Kerja Komisi VI DPR, Selasa (11/6).

"Basis anggaran camat DKI Jakarta lebih besar dari angka kementeriannya. Kalau kayak begini, rapatnya cukup setahun sekali saja, apa yang mau dievaluasi," tambahnya.

Selain konsumsi, ekspor impor, dan belanja pemerintah, Bahlil menilai investasi yang tinggi merupakan salah satu syarat tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sudah menargetkan ekonomi tumbuh di atas 5 persen tahun depan.

"Saya baru menemukan teori ekonomi kayak begini, kita belajar semua, karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat ini karena saya belum menemukan teorinya, kalau memang pimpinan dan anggota DPR punya teori baru tolong ajari saya," tutur Bahlil.

"Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp 1.850 triliun, tapi anggaran diturunkan menjadi Rp 600 miliar lebih, ini membuat saya bingung. Saya sejak kecil berdagang pernah menjadi pengusaha dan Ketua Umum HIPMI, belum pernah menemukan teori ini, ini teori baru," tegasnya.

Untuk itu, Bahlil meminta DPR memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa untuk menjelaskan penurunan anggaran tersebut.

Jika tidak ada titik terang, Bahlil mendorong target investasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2025 diturunkan dari Rp 1.850 triliun, menjadi Rp 800 triliun.

"Saya menyarankan kepada pimpinan dalam rapat ini, kita revisi saja RKP-nya dari Rp 1.850 triliun menjadi Rp 800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya," ungkap Bahlil.

Bahlil menyebutkan dengan anggaran yang terlalu kecil ini jangan sampai membebani tim Kementerian Investasi/Kepala BKPM untuk mengejar target investasi.

"Saya tidak mau menjadikan staf saya kambing hitam ketika rapat kemudian anggota nanya kepada mereka, dikasih beban, tapi tidak dikasih fasilitas, kalau saya kan insyaallah kalau umur panjang sampai Oktober selesai, kalau mereka kan dilanjutkan," tutur Bahlil.