Bahlil Sebut UU Ciptaker Karpet Merah untuk UMKM: Izin Mudah, Prosedur Dipangkas

Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui keberpihakan pemerintah dan perbankan kepada para UMKM mulanya sempat belum maksimal. Ia mencontohkan di tahun 2019 akhir saat kredit lending atau total di Indonesia mencapai Rp 6.000 triliun.

Bahlil mengatakan dari jumlah tersebut total Rp 300 triliun kredit untuk investasi luar negeri. Sedangkan Rp 5.700 triliun untuk dalam negeri. Namun, angka untuk UMKM masih kecil.

"Tahu enggak berapa untuk UMKM? Tidak lebih dari Rp 1.127 triliun atau setara 18,3 persen. Di saat bersamaan kita itu ingin UMKM ini betul-betul mampu berkompetisi baik dari dalam maupun luar negeri," kata Bahlil saat webinar yang digelar Kadin dan Shopee Indonesia, Senin (14/6).

Bahlil lalu memeriksa apa penyebab masih rendahnya kredit untuk UMKM tersebut. Ternyata penyebabnya bukan karena perbankan enggak menyalurkan kreditnya, tetapi mayoritas UMKM masih informal.

Sehingga, kata Bahlil, syarat mutlak untuk UMKM mendapatkan kredit belum bisa terpenuhi. Untuk itu, Bahlil mengaku diminta membantu agar yang informal bisa diformalkan. Ia merasa langkah tersebut bisa dijalankan dengan adanya UU Cipta Kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf RUU Cipta Kerja (Cika) kepada pimpinan DPR RI Puan Maharani. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

"Maka sekarang dengan UU Cipta Kerja UMKM itu betul-betul diberikan karpet merah secara total. Izinnya mudah, 3 jam NIB sudah dapat, sertifikat segala macam gratis, proseduralnya dipangkas. Ini semata-mata bagaimana kita memberikan penguatan kepada UMKM,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan pentingnya pendanaan untuk peningkatan UMKM. Menurutnya dengan semakin berkembangnya UMKM, maka akan berdampak positif ke perekonomian negara.

Bahlil memastikan mendukung segala langkah yang diambil Kementerian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan daya saing pengusaha kecil. Apalagi, kata Bahlil, UMKM juga bisa menciptakan banyak peluang lapangan pekerjaan di masyarakat.

"Artinya posisi UMKM ini sangat strategis baik dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional kita maupun dalam konteks pemerataan," kata Bahlil.