Bahlil Sentil Perbankan Minta Jaminan ke UMKM yang Ajukan KUR

Pertemuan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan CEO LG Energy Solution Young Soo Kwon, bersama Dubes Indonesia untuk Korea Selatan, dan sejumlah perusahaan BUMN Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis (3/8/2023). Foto: Dok. Kementerian Investasi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyentil perbankan yang meminta jaminan atau agunan kepada pelaku UMKM yang mengajukan kredit usaha rakyat (KUR).

Itu dikatakan Bahlil dalam acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan di Pekanbaru Riau, yang dihadiri 650 pelaku UMK beserta perwakilan perbankan, Kamis (10/8).

Kepada pelaku UMK yang datang, Bahlil menanyakan kepada mereka apakah masih diminta agunan ketika mengajukan KUR sebesar Rp 50 juta. Ternyata masih ada pelaku UMK yang mengaku diminta agunan oleh bank.

"Pakai agunan tidak? Yang pakai jaminan angkat tangan. Kreditnya berapa? Rp 50 juta? Pak, kita kan sepakat kredit KUR sampai Rp 50-100 juta tidak pakai jaminan," kata Bahlil yang disambut gemuruh para pelaku UMK.

Hadir juga dalam acara tersebut perwakilan Kementerian BUMN yang tak lepas dari sindiran Bahlil. "Jadi Pak Deputi, mana Pak Deputi BUMN, ini sudah saya bawa ke ratas. Bapak Ibu, saya sampaikan waktu ratas," kata Bahlil.

"Bagaimana UMKM dimintai agunan, kios saja sewa, rumah saja masih kos-kosan. Pendapatan saja belum tentu ada tiap hari, bagaimana punya jaminan," kata Bahlil.

Pada kesempatan itu Bahlil bercerita dirinya pernah menjadi pelaku UMKM, Bahlil pernah berjualan ikan di pasar, sehingga dia tahu betul kesulitan yang disarankan UMKM terutama dalam memperoleh pinjaman dari bank. Untuk itu Presiden Jokowi membuat kebijakan KUR tanpa agunan.

"Jadi kalau masih ada seperti ini (KUR dengan agunan), kasih tahu pak Erick. Apalagi bank himbara, enggak boleh," tegas Bahlil.

Bahlil juga memberi saran pelaku UMKM agar menggunakan KUR dengan bijak. "Tapi jangan pakai kredit untuk beli hp, beli motor, beli moge lagi, bahaya itu barang," sambungnya.

Bahlil menjelaskan, tahun 2020 kredit lending yang disediakan perbankan sebesar Rp 6 ribu triliun. Dari jumlah itu kredit yang disalurkan ke luar negeri sebesar Rp 300-400 triliun. Sisanya sebanyak Rp 5.700 triliun dikucurkan ke nasabah dalam negeri.

"Bapak Ibu tahu yang dikucurkan untuk UMKM berapa, tidak lebih dari 1.235 triliun, kurang lebih 18-19 persen. Selebihnya kepada pengusaha besar," kata Bahlil.

Saat ini, jelas Bahlil, Presiden Jokowi membuat kebijakan di mana 30 persen dari total kredit perbankan harus dikucurkan pada UMKM, yang jumlahnya hampir Rp 400 triliun tahun 2023 ini.

"Maka apa yang saya sampaikan, saya minta Presiden, kita harus memberikan kredit ke UMKM lebih besar. Bapak Presiden setuju. Kenapa setuju, karena memang Pak Presiden Jokowi juga dari UMKM," pungkas dia.