Bahlil soal Bank Dunia Setop Laporan Kemudahan Berusaha: RI Makin Kompetitif

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bersama Mari Elka Pangestu selaku Managing Director Development Policy and Partnership World Bank. Foto: Dok. Istimewa

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merespons laporan Bank Dunia yang mengumumkan untuk menghentikan sementara laporan kemudahan berbisnis atau berusaha (ease of doing business/EoDB).

Bahlil mengaku telah mengetahui laporan tersebut sejak lama sekitar tujuh bulan lalu. Menurutnya, memang penilaian kemudahan berbisnis ini sedang bermasalah. Meski demikian, ia tetap percaya Indonesia memiliki citra yang lebih baik di mata investor saat ini.

“Tapi saya punya keyakinan saat ini negara-negara asing melihat Indonesia tidak seperti dulu,” katanya saat konferensi pers virtual, Jumat (17/9).

Indonesia diklaim telah mengalami perbaikan dalam kemudahan berbisnis bagi investor. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai sebagai salah satu faktor yang memperlancar arus investasi asing.

“Hari ini dunia dengan UU Cipta Kerja, Indonesia semakin kompetitif. Bagaimana mengurus izin, ataupun insentif ataupun mindset pola pikir birokrasi sudah bagus, ini belum (bekerja) 100 persen bagus, kesempurnaan hanya Allah SWT,” tuturnya.

Adapun penghentian sementara dilakukan karena Bank Dunia harus kembali mengaudit laporan indeks kemudahan berusaha di sejumlah negara hingga tahun lalu. Belum ada keterangan lebih lanjut kapan Bank Dunia akan kembali merilis laporan EoDB tersebut.

"Setelah penyimpangan data kemudahan berusaha 2018 dan 2020 dilaporkan secara internal pada Juni 2020, manajemen Bank Dunia menghentikan sementara laporan Doing Business berikutnya dan memulai serangkaian tinjauan dan audit atas laporan dan metodologinya," tulis laporan Bank Dunia yang diterima kumparan.

Dalam laporan itu, Bank Dunia menyebut ada penyimpangan data pada laporan kemudahan berusaha China pada tahun 2018 serta Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada 2020. Tak hanya itu, Bank Dunia juga menduga adanya keterlibatan mantan pejabatnya dalam penyimpangan data tersebut.

"Manajemen (Bank Dunia) telah melaporkan dugaan tersebut ke mekanisme akuntabilitas internal," tulis laporan itu.

Pemerintah Indonesia saat ini memang menargetkan untuk terus meningkatkan indeks kemudahan berusaha. Pemerintah menargetkan kemudahan berusaha pada tahun ini naik dari peringkat ke-73 menuju ke-40 dunia.