Bahlil soal TikTok Shop Beroperasi Lagi di RI: Belum Ketemu Sama Saya

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: Dok. Istimewa

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, merespons rencana TikTok Shop beroperasi kembali di Indonesia dengan menggandeng e-commerce asli lokal, Tokopedia.

Bahlil mengakui belum ada komunikasi kembali antara dirinya dengan manajemen TikTok soal realisasi investasi TikTok yang akan membuka e-commerce di Indonesia.

"Belum ketemu sama saya. Saya juga belum tahu (gandeng Tokopedia), saya juga belum ketemu," ujarnya saat ditemui di Balai Kartini Jakarta, Kamis (7/12).

Kendati demikian, Bahlil mempersilakan jika TikTok Shop sudah berkomunikasi dengan Tokopedia untuk e-commerce barunya ini.

"Kalau mereka ada komunikasi, silakan saja. Tapi belum ada komunikasi sama saya," pungkas Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan pemerintah mempersilakan TikTok berkolaborasi secara bisnis dengan investor atau perusahaan dalam negeri.

Hal itu disampaikan Bahlil terkait isu TikTok akan menggandeng GoTo. “Silakan saja selama itu B to B (business to business ya), Kita tak boleh intervensi,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara.

TikTok Shop. Foto: farzand01/Shuttersock

Bahlil menyebut ia sudah mendengar rencana TikTok itu, namun dirinya belum menerima laporan secara teknis. Pemerintah tidak mempersoalkan apabila kolaborasi tersebut menjadi langkah TikTok memulai kembali bisnis e-commerce TikTok selama tidak mengganggu kebijakan pemerintah.

Adapun Bytedance Ltd telah mencapai kesepakatan untuk berinvestasi dengan Tokopedia (GoTo Group) guna membuka layanan belanja online (e-commerce) di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah menutup TikTok Shop pada 4 Oktober 2023 lalu.

Mengutip Bloomberg, Selasa (5/12), rincian kesepakatan kerja sama itu akan diumumkan perseroan pada minggu depan.

"Meski kedua perusahaan telah mencapai kesepakatan informal, rincian akhir dari aliansi tersebut sedang diselesaikan dan dapat berubah sebelum diumumkan. Perjanjian tersebut juga masih harus menunggu persetujuan peraturan dan masih bisa gagal, tambah mereka," sebut salah satu sumber Bloomberg, dikutip Selasa (5/12).