Bahlil Tak Ingin Xinyi Keluar dari Rempang: Kalau Lepas, Lapangan Kerja Hilang

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam kegiatan Orientasi Diponegoro Muda (ODM) tahun 2023, Minggu (20/8). Foto: Kementerian Investasi/BKPM

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terbang ke Batam, Kepulauan Riau, usai seminggu kerusuhan di Pulau Rempang. Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan sejumlah pejabat daerah terkait, dia menjelaskan percepatan pengembangan proyek Rempang Eco-City yang terkesan terburu-buru sehingga menimbulkan protes dari warga.

Menurut Bahlil, investasi itu tidak seperti buah yang tumbuh dari sebuah pohon. Investasi itu harus direbut, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Perebutan proyek investasi asing ini butuh kecepatan dan ketepatan yang tidak menimbulkan kerugian di satu pihak.

"Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita? Kita butuh mereka, tapi di sisi lain, juga harus menghargai yang di dalam," katanya dikutip dari Antara, Senin (18/9).

Ilustrasi Pulau Rempang. Foto: pradeep_kmpk14/Shutterstock

Ambisi pemerintah menggaet perusahaan asing juga karena selama ini Indonesia masih kalah dari Singapura yang memiliki wilayah kecil, tapi justru menjadi negara tujuan foreign direct investment (FDI) nomor satu di ASEAN. Sementara Indonesia yang wilayahnya berkali lipat dari Singapura, hanya di urutan kedua.

"Makanya (posisi) ini kami mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," lanjut Bahlil.

Xinyi merupakan salah satu investor di Pulau Rempang. Perusahaan asal China itu akan membangun pabrik kaca dan panel surya terbesar kedua di dunia.

Ia mengungkapkan total nilai investasi yang akan diserap dari proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City ini mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Di pengembangan tahap awal, investor akan menggelontorkan kurang lebih Rp 175 triliun.

Sejumlah warga terlibat aksi saling dorong saat berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8). Foto: ANTARA FOTO/Teguh Prihatna

Dengan itu, menurutnya, akan berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara, serta dampaknya juga dapat dirasakan oleh masyarakat berupa lapangan kerja yang melimpah.

"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," jelasnya.

Namun, kata dia, tentu pihaknya akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang yang terdampak relokasi akibat proyek ini.

"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," kata dia.