Kumparan Logo

Bangun Jalan Arteri Pakai Dana Swasta Gagal Dilakukan Tahun Ini

kumparanBISNISverified-green

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Jalur Trans Papua yang menghubungkan Wamena-Mamugu.
 Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
zoom-in-whitePerbesar
Jalur Trans Papua yang menghubungkan Wamena-Mamugu. Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Kementerian PUPR pada tahun ini menargetkan terdapat 2 jalan arteri yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment (AP). Namun target itu tidak tercapai.

Adapun melalui skema KPBU AP, swasta akan membangun dan memelihara infrastruktur selama waktu yang disepakati. Sementara untuk pengembalian investasinya, pemerintah akan mencicil memakai APBN.

“Tahun ini belum ada,” ucap Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto di Kementerian PUPR, Jakarta, Sabtu (9/11).

Wamena-Mumugu 284,3 km telah tersambung Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA

Dia menjelaskan, proyek jalan pertama yang gagal dilakukan ialah Preservasi Jalan Nasional Lintas Nasional Timur Sumatera di Provinsi Riau. Penyebab gagalnya ialah peserta yang lolos ikut lelang hanya 1 perusahaan sehingga proses lelang tak bisa dilakukan.

“Ini kan yang lelang di Sumsel yang lolos cuma 1, kan gagal lelang. Kalau jadwalnya kita on schedule, tapi kalau lelangnya gagal bagaimana,” tegasnya.

Sementara proyek kedua yang gagal tahun ini ialah pembangunan jalan Trans Papua. Dia menyebut, pihaknya hingga saat ini masih menunggu persetujuan Bappenas dan Kemenkeu soal perubahan trase yang diajukan Kementerian PUPR.

Semula trase Trans Papua yang mau dibangun yakni Wamena-Mumugu. Namun dikarenakan ruas itu melintasi ruas Nduga dan sempat terjadi pembunuhan pekerja oleh kelompok bersenjata, pihaknya mengubah ruas dari Jayapura ke Wamena.

“Yang dulu itu di Nduga karena faktor keamanan kita ubah dari Jayapura ke Wamena. Persetujuan perubahan ruasnya kan harus dari Bappenas dan Kemenkeu, ini belum dapat respons. Keduanya mungkin baru bisa tahun depan,” kata Sugiyartanto.

Dia menambahkan, KPBU AP merupakan skema baru pembiayaan infrastruktur. Oleh karenanya banyak badan usaha yang masih mempelajari skema investasi ini. Namun ke depan, Sugiyartanto optimistis skema ini diminati banyak investor.

“Menarik, pasti menarik. Tapi karena masih baru, mungkin baru permulaan. Mereka juga belajar administrasinya kaya apa sih, mungkin bisa begitu,” paparnya.