Bank Sentral se-ASEAN Bakal Susun Strategi Atasi Gejolak Kripto

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo memberikan keterangan pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Seluruh Bank Sentral di ASEAN akan membahas terkait kebijakan mata uang digital, termasuk kripto. Hal itu akan dibahas dalam pertemuan pertama Asean Finance Ministers and Central Bank Governers (AFMGM) yang digelar di Bali 28-31 Maret 2022.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo mengatakan, isu kripto ini akan dibawa dalam meeting para gubernur bank sentral se-ASEAN sebagai bentuk pencegahan risiko.

“Pembahasan kripto ini kita lihat itu punya manfaat dan juga punya masalah. Masing-masing negara sudah mengambil manfaatnya dan sudah mengimplementasikan, tapi yang penting adalah bagaimana kita bersama meng-address masalah risiko digital currency ini,” ungkap dia kepada wartawan di kawasan Nusa Dua Bali, Senin (27/3).

Pasalnya, masalah kripto dan stable coin yakni datang dari ketidakpercayaan masyarakat. “Kemudian siapa nanti yang men-take over, karena ini merupakan private digital currency,” tambah Doddy.

Hal ini berbeda dengan sovereign digital currency yang kalau ada masalah, bank sentral bisa mengambil hak untuk mengatasinya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kripto ini perlu adanya kesamaan dari negara-negara di kawasan untuk mengatur dan mengawasi lewat same business, same risk, dan same regulation.

Apalagi, negara regional masih bersifat tradisional. Sehingga jika ada timbul masalah maka akan lebih berat karena menyangkut ketidakpercayaan dari masyarakat.

Efek Kripto ke Makrofinansial

Ilustrasi grafik pasar saham kripto. Foto: Shutterstock

Dody juga melanjutkan, efek mata uang kripto ini juga bisa melebar ke sektor finansial karena gejolaknya yang besar. “Cuma memang kalau melihat risiko implikasi makro impact finansialnya, kita bersama untuk mengakui ada risiko, ini digital currency bahkan CBDC yang dikeluarkan bank sentral,” jelasnya.

Mata uang digital diakui Bank Indonesia memiliki gejolak yang lebih besar daripada permasalahan antar rekening. “Apakah kita bisa memonitor kalau bukan CBDC, atau untuk yang kripto jadi ada kendala impact makrofinansional yang harusnya otoritas bank sentral itu harus liat,” terang Dody.

Salah satu yang sulit dikontrol nantinya adalah aktivitas perdagangan barang dan jasa yang menggunakan mata uang digital yang bisa mempengaruhi inflasi. Maka itu, Bank Indonesia mengakui, masalah mata uang digital ini tidak hanya dialami oleh regional tapi juga global.

Khususnya untuk memonitor dan mengatur mata uang digital itu sendiri. Namun, Dody mengatakan salah satu yang paling sulit untuk bank sentral adakah mendapatkan data gap.

“Ujungnya yang paling sulit data gap, datanya bisa diperoleh enggak? Kalau di G20 tahun lalu salah satu yang dibahas adalah data gap initiative yang tidak mudah kita peroleh karena ini hal baru,” tutupnya.