Bansos Sembako Rawan Dikorupsi, Pemerintah Disarankan Beri BLT

Kemendes PDTT sidak penyaluran BLT Dana Desa di Bandung Barat. Foto: Dok Kemendes PDTT

Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara membuat banyak pihak geram. Sebab, bansos tersebut disalurkan untuk jutaan warga yang terdampak wabah corona.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, masalah utama dari penyelewengan bantuan ini terletak di pengadaan barang dan jasa (dalam hal ini sembako) yang rawan dikorupsi.

Menurutnya, praktik korupsi dimulai dari penunjukan perusahaan penyedia barang bansos apalagi dengan dasar darurat pandemi dilakukan penunjukan langsung. Transparansi jadi berkurang dan proses sengaja dilakukan cepat.

Dia pun menyarankan bansos sembako diganti dengan Bantuan Tunai Langsung (BLT) melalui transfer ke rekening penerima. Metode ini dinilai jauh lebih efektif menekan praktik sunat anggaran.

"Jadi dibanding program sembako memang bentuk cash transfer (BLT) lebih optimal," kata Bhima kepada kumparan, Minggu (6/12).

Bantuan paket sembako (bansos) dari Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Meski begitu, pemberian bansos berupa BLT harus juga ditekankan pada masalah pendataan penerima yang menurutnya masih bermasalah. Karena itu, pemerintah harus kuat dalam urusan pendataan agar penerima BLT tepat sasaran.

"Kalau penerima valid dan bisa di-cross check nomor rekening penerimanya, maka bentuk cash (tunai) lebih efektif daripada pemberian barang," ujar dia.

Pendataan Penerima Bansos Harus Diperkuat

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah juga menilai bansos dalam bentuk BLT lebih disarankan karena akan mendorong konsumsi dan perputaran ekonomi. Selain itu, lebih sesuai dengan kebutuhan yang dibantu.

"Kalau dalam bentuk paket sembako, belum tentu dibutuhkan masyarakat yang dibantu," ucap Piter kepada kumparan.

Dia berpandangan BLT tetap memiliki celah dikorupsi jika pejabat yang mengurusnya tetap memiliki mental pencuri. Begitu pun jika BLT diberikan melalui sistem transfer ke rekening pengguna yang memiliki celah kurang tepat sasaran.

Dia mencontohkan, bantuan dalam bentuk Kartu Prakerja yang disalurkan dengan menggunakan teknologi informasi digital, sehingga tidak mudah dimanipulasi. Menurutnya, kekurangan dari Kartu Prakerja utamanya bukan pada rentan korupsi, tetapi Lebih ketidaktepatan pelatihan.

"Dengan pertimbangan di atas, bantuan sebaiknya lebih banyak dalam bentuk tunai dan disalurkan dengan pengembangan sistem dan data yang lebih valid sehingga bisa memperkecil peluang penyalahgunaan," ujarnya.