Berbagai Respons soal Ekonomi RI Tumbuh 5,12 Persen pada Kuartal II 2025
·waktu baca 6 menit
PerbesarPertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2025 mencapai 5,12 persen. Kementerian Perindustrian hingga kalangan pengusaha pun menanggapi data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) itu.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi pemerintah yang menurut mereka sudah bekerja keras.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut sebelumnya para pelaku pasar memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 maksimal ada pada 4,50 persen.
“Kadin mengapresiasi kerja keras pemerintah yang sudah membuahkan hasil. Capaian ini sekaligus memberikan optimisme kapada para pelaku bisnis. Ini kado istimewa kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia menjelang HUT kemerdekaan Indonesia ke-80, 17 Agustus 2025,” kata Anindya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (9/8).
Pada kuartal sebelumnya, yakni kuartal I 2025 jika dibandingkan dengan kuartal IV 2024 secara quarter to quarter (QtoQ), pertumbuhan ekonomi terkontraksi -0,98 persen. Dengan adanya capaian pada kuartal II 2025, Indonesia juga terhindar dari resesi teknikal.
Anindya juga melihat optimisme muncul dari para pelaku usaha. Adapun Anindya juga melihat beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 seperti pelonggaran pengetatan belanja.
Pada kuartal I 2025 sebelumnya belanja pemerintah mengalami kontraksi -2,9 persen secara yoy. Namun pemerintah melakukan pelonggaran sehingga kontraksi pada kuartal II hanya ada pada -0,33 persen.
Selain itu, Anindya melihat kegiatan investasi sudah mulai melaju. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang meningkat 6,99 persen atau berada di atas pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya pada kuartal I 2025, investasi secara yoy hanya bertumbuh 2,12 persen.
“Ini adalah hasil keras pemerintah dalam menarik investasi dan mempermudah dong business,” ujar Anindya.
Di sisi berikutnya, Anindya juga melihat pertumbuhan ekonomi didorong dengan adanya konsumsi rumah tangga yang meningkat 2,64 persen secara yoy. Sebelumnya pada kuartal I 2025, konsumsi rumah tangga terkontraksi -4,89 persen.
Walau ada tarif impor dari Amerika Serikat (AS), Anindya melihat ekspor barang dan jasa pada kuartal I masih tumbuh 2,43 persen secara yoy. Angka ini meningkat dibanding periode sebelumnya yang mencatat kontraksi -6,78 persen.
“Seperti investasi, pemerintah memberikan perhatian besar pada upaya meningkat ekspor, khususnya mencari pasar baru dan dengan elegan menegosiasi tarif dan hambatan nontarif dengan mitra dagang lama,” kata Anindya.
Dorongan selanjutnya menurut Anindya adalah industri manufaktur yang mencatat pertumbuhan hingga 5,88 persen pada kuartal II 2025. Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi.
Berbeda dengan pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal sebelumnya di mana pada kuartal I 2025 hanya tumbuh 4,5 persen secara yoy atau berada di bawah pertumbuhan ekonomi sebelumnya pada 4,87 persen.
“Kontribusi industri manufaktur kuartal II 2025 terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 1,13 persen. Sedangkan pada periode sebelumnya, kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 hanya 0,93 persen,” ujarnya.
Hal lain yang menjadi dorongan menurut Anindya adalah adanya beberapa program quick win yang sudah menunjukkan hasil.
“Meski Baru dimulai, program kerja pemerintah sudah memberikan dampak dalam mengangkat daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Anindya.
Dengan adanya program quick win, Anindya juga yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh perlahan menjadi 8 persen. Ia juga melihat saat ini Presiden Prabowo serius dalam mendorong beberapa sektor seperti pertanian, industri, dan energi..
“Dengan semangat Indonesia Incorporated, semangat gotong royong, ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memastikan BPS berpegang teguh pada integritas, sehingga bisa dipercaya.
"Ya kita selama ini menggunakan BPS kan ya. Jadi BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya. Kita tetap percaya BPS," tegasnya kepada awak media di kompleks Istana Negara, Rabu (6/8).
Bendahara Negara itu mengatakan, pemerintah akan tetap melihat semua indikator perekonomian dari BPS, termasuk data terkait konsumsi rumah tangga.
"Ya kan kita lihat semua indikator berdasarkan BPS. Data sign mengenai rumah tangga juga dari mereka. Jadi saya rasa BPS tetap berpegang kepada integritas dari datanya," imbuhnya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pertumbuhan tersebut nyata dan bisa dibuktikan dengan sejumlah indikator di lapangan.
Kemenperin Ungkap Data Manufaktur Akurat
Kementerian Perindustrian menyebut pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri manufaktur yang dirilis oleh BPS merupakan hal yang sudah akurat.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendi Antoni Arief juga menuturkan pertumbuhan industri juga sudah sesuai dengan sejumlah data dan indikator seperti Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Prompt Manufacturing Index-Bank Indonesia (PMI BI) sampai investasi dan ekspor sektor industri.
“Hal ini tervalidasi melalui hasil IKI Kemenperin dan PMI BI yang menyatakan bahwa industri manufaktur selama kuarta II 2025 selalu di atas level 50 atau berada dalam fase ekspansif. Beberapa indikator lainnya, pada belanja modal investasi sektor manufaktur juga naik,” kata Febri sebelumnya dalam keterangan tertulis.
Berdasarkan data BPS, pada kuartal II 2025 industri nonmigas sudah mencatat pertumbuhan 5,60 persen secara year on year (yoy). Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 5,12 persen di kuartal II 2025.
Selain itu, pada kuartal II 2025, kontribusi industri non migas terhadap PDB nasional turut naik dari 16,72 persen di kuartal II 2024 menjadi 16,92 persen.
“Capaian positif tersebut juga sejalan dengan IKI pada Juli 2025 sebesar 52,89, naik 1,05 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,84, dan lebih tinggi 0,49 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujarnya.
Menurut Febri, tren positif ini mengindikasikan adanya optimisme kerja ketahanan industri dalam negeri meski terdapat berbagai tekanan global dan pelemahan ekonomi di beberapa negara mitra dagang.
Selain itu, untuk aktivitas nyata di lapangan Kemenperin mencatat pada semester I 2025 terdapat 1.641 perusahaan yang sudah melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru senilai Rp 803,2 triliun. Laporan tersebut didapat dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hal ini tentu berdampak pada serapan tenaga kerja.
“Dampak langsung dari ekspansi industri ini adalah penyerapan tenaga kerja baru yang diperkirakan mencapai 303.000 orang. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan oleh kementerian lain maupun asosiasi pengusaha,” ujar Febri.
Febri juga menuturkan, jika dengan kebijakan yang kurang mendukung manufaktur pertumbuhan industri non migas sudah mencapai 5,60 persen maka angka itu bisa lebih tinggi jika kebijakan pro industri diberlakukan.
Kebijakan pro industri tersebut di antaranya adalah pengendalian impor produk jadi, pengalihan pelabuhan masuk bagi produk jadi impor ke pelabuhan di Indonesia Timur, kemudahan pasokan bahan baku terutama bahan baku gas untuk industri tertentu, dan pengurangan kuota produk industri Kawasan Berikat masuk ke pasar domestik.
Selama ini, Kemenperin memang tidak pernah menggunakan PMI manufaktur sebagai dasar analisis atau perumusan kebijakan. Meski demikian, Kemenperin menggunakan IKI dan PMI BI sebagai dasar.
Menurutnya, jumlah perusahaan industri yang jadi sampel rata-rata dalam IKI adalah 3.100 perusahaan tiap bulannya. Sementara itu PMI S&P Global tidak lebih dari 500 perusahaan industri per survey
“Jadi, kinerja manufaktur lebih akurat dengan IKI dan PMI BI dibandingkan dengan indikator kinerja manufaktur lainnya. Selain itu, dengan IKI bisa diketahui kinerja masing-masing subsektor Industri Pengolahan Non Migas. IKI diolah oleh pakar statistik IPB dan divalidasi oleh ekonom UI,” kata Febri.
Saat ini IKI dihitung berdasarkan survei langsung ke pelaku industri yang ada pada 23 subsektor manufaktur. Febri menilai IKI lebih representatif untuk kepentingan kebijakan. Hal ini karena IKI didasarkan pada data primer dan dianalisis untuk kebutuhan nasional.
“IKI jauh lebih akurat dan komprehensif karena melibatkan responden lebih banyak, dan kami melengkapi dengan data IKI ekspor dan domestik, serta analisis yang mendalam terhadap tren dan tantangan aktual di lapangan,” ujarnya.