Berikut Data Lengkap Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Ilustrasi Gedung Kementerian BUMN. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ombudsman RI (ORI) mencatat, terdapat 397 komisaris di perusahaan BUMN yang rangkap jabatan pada tahun 2019. Sementara 167 komisaris rangkap jabatan di anak usaha BUMN.

Mayoritas komisaris ditempatkan di BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan, bahkan beberapa merugi. Mereka juga memiliki rangkap penghasilan.

Lalu siapa saja komisaris yang rangkap jabatan?

Berdasarkan data Ombudsman yang dikutip kumparan, Senin (29/6) komisaris rangkap jabatan dibagi menjadi dua sektor. Pertama sektor kementerian. Kedua sektor non-kementerian.

Adapun mereka yang berasal dari non-kementerian didominasi TNI sebanyak 27 orang. Sementara sisanya seperti Polri 13 orang, Kejaksaan 12 orang, Pemerintah Daerah 11 orang, BIN 10 orang, BPKP 10 orang, KSP 6 orang, BPK 4 orang, dan lain-lain 19 orang.

Sehingga total komisaris rangkap jabatan non-kementerian sebanyak 112 orang.

Komisaris dari 5 instansi mendominasi 65 persen dari total perusahaan BUMN.

Sementara untuk komisaris yang berasal dari kementerian atau mendominasi 58 persen dari total perusahaan BUMN antara lain Kementerian BUMN 55 orang, Kemenkeu 42 orang, Kementerian PUPR 17 orang, Kemenhub 17 orang, Kemensesneg 16 orang, Kementerian Koordinator 13 orang, Kemenperin 9 orang, Kemendag 9 orang, Bappenas 8 orang, dan lain-lain 68 orang.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, indikasi rangkap jabatan di posisi dewan komisaris ini akan dikonfirmasi kepada Kementerian BUMN.

"Pada tahun 2019, komisaris terindikasi rangkap jabatan ini sebanyak 397 pada BUMN. Dan juga kami diberikan data ada 167 anak perusahaan terindikasi (rangkap jabatan) karena butuh divalidasi," urainya saat melakukan konferensi pers virtual, Minggu (28/6).