BGN Sebut 1.700 Dapur MBG Siap Beroperasi di Daerah dengan Kasus Stunting Tinggi
PerbesarKepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan dari rencana pembangunan 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru, ada yang sudah selesai, tetapi ada juga yang masih diproses.
Sudaryono akan memprioritaskan pembangunan SPPG baru tersebut sesuai dengan data penderita stunting dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sehingga pembangunan dapur baru akan diprioritaskan di daerah dengan kasus stunting tinggi.
"Insyaallah di minggu depan ini pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini. Dari data overlay tadi, ada sekitar 1.700 dapur yang sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional, yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali," ungkap Sudaryono.
Sudaryono belum membeberkan wilayah mana saja yang dimaksud. Selain itu, ia mengungkapkan ada sekitar 300 SPPG yang akan diaktivasi pada pekan depannya lagi.
"Mungkin minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktivasi, minggu depannya lagi, sehingga 13.000 ini kemudian yang memang belum perlu, yang ini kita sisir semua," jelasnya.
Saat ini terdapat sekitar 27.000 SPPG yang sudah beroperasi. Dia memastikan bahwa BGN akan menyisir kembali jumlah SPPG termasuk penerima manfaat secara transparan, sebagai langkah refocusing anggaran MBG, dengan mengutamakan daerah 3T.
"Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara, Maluku itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan, dan di rapat ini oleh Pak Menko beserta seluruh jajaran kementerian dan lembaga sudah mendapatkan keputusan untuk bagaimana kemudian dieksekusi dengan baik," tutur Sudaryono.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menekankan pembangunan dapur MBG akan diprioritaskan di daerah dengan kasus stunting tinggi.
Zulhas mengatakan pemerintah akan menyelesaikan pembangunan SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mencakup wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku setidaknya dalam sepekan ini.
"Kami tadi rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini, karena minggu lalu kita rapat satu bulan, ternyata dalam satu minggu ini Insyaallah bisa kita selesaikan yang 3T," ungkap Zulhas saat rapat koordinasi, Kamis (6/8).
Selain itu, penataan SPPG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dirampungkan sebelum 10 Agustus 2026, serta penyelarasan data penerima manfaat dengan Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Kementerian Kesehatan, dan BGN.
Dia menambahkan, khusus untuk pondok pesantren dengan santri lebih dari 1.000 orang, bisa membangun SPPG sendiri, namun jika kurang dari itu MBG tetap harus dipasok dari SPPG sekitar.
"Hari ini juga sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat, nah itu memudahkan," ungkap Zulhas.