BI Dorong Digitalisasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024. Foto: Dok. Bank Indonesia (BI).

Bank Indonesia (BI) melakukan kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pro-growth, di antaranya kebijakan pasar uang dan valas, serta digitalisasi sistem pembayaran.

Pada saat PTBI 2024, BI juga meluncurkan Bank Indonesia pada hari ini meluncurkan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2030 sebagai kelanjutan dari BPPU 2025. BPPU 2030 ini adalah peta jalan yang jelas dalam menavigasi arah pendalaman PUVA yang modern dan maju dalam periode 2025-2030, guna mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan ekonomi nasional, sekaligus sebagai implementasi mandat dan kewenangan Bank Indonesia dalam UU P2SK.

Perry bilang, hal tersebut sejalan dengan blueprint pendalaman pasar uang 2025-2030. Transaksi Repo ditargetkan naik menjadi Rp 30 triliun per hari di 2030 dan transaksi valas Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) ditargetkan menjadi USD 1 miliar per hari di 2030.

Menurut Perry, hal tersebut dapat ditempuh melalui beberapa cara. Pertama, peningkatan likuiditas transaksi Repo dan DNDF, dengan mendorong peran primary dealer sebagai market maker.

Kedua, penguatan pelaku pasar, pengembangan infrastruktur pasar uang yang terintegrasi dengan operasi moneter BI dan sistem pembayaran. Ketiga, sinergi pembiayaan ekonomi dalam forum koordinasi pengembangan sektor keuangan.

Selain itu, Bank Indonesia juga mengarahkan pengembangan infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valas, dengan prinsip 3i (integrasi, interoperabilitas, interkoneksi) antara PUVA dan sistem pembayaran, serta digitalisasi data.

Digitalisasi Sistem Pembayaran

Kebijakan pro-growth selanjutnya yaitu sistem pembayaran digital. Perry mengatakan, hal ini telah tercantum dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025-2030.

Di tahun depan, BI akan mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST dan terkoneksi dengan Fast Payment Industry. Selanjutnya, akan ada modernisasi BI RTGS dengan mata uang berbagai (multi currency) dan standar nasional.

"Demikian juga pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan Payment Id dan BI Payment Info," jelasnya.

Tak hanya itu, BI juga akan melakukan konsolidasi industri sistem pembayaran berdasarkan Transaksi, Interkoneksi, Kapasitas, Manajemen Risiko, dan Informasi Teknologi. BI juga akan memperluas QRIS dengan target 58 juta pengguna dan 40 juta merchant.

Berdasarkan data BI, transaksi QRIS meningkat 183,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) sampai dengan Oktober 2024, dengan jumlah pengguna mencapai 54,1 juta, dan jumlah merchant sebanyak 34,7 juta.

Perry mengatakan, QRIS akan diperluas dengan sejumlah negara tak hanya di ASEAN, tapi juga di Jepang, Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

"BI juga akan eksperimentasi lanjutan rupiah digital sebagai satu satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, elektronifikasi transaksi keuangan pemda, juga kami akan teruskan untuk penyaluran bansos maupun juga untuk kartu kredit Indonesia segmen pemerintah," tutur Perry.