Biaya Pensiun Dini PLTU Diproyeksi Capai Rp 422 T hingga 2050

Ilustrasi PLTU. Foto: Dok. PLN

Kajian terbaru Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama University of Maryland (UMD) menunjukkan estimasi kebutuhan biaya untuk program early retirement atau pensiun dini PLTU mencapai Rp 422 triliun hingga tahun 2050.

Senior Researcher IESR, Raditya Yudha Wiranegara, mengatakan kajian ini salah satunya menganalisis cost and benefit (biaya dan manfaat) dari rencana penghentian operasi PLTU yang dipercepat, usai terbitnya Perpres No 112 Tahun 2022.

Dia menjelaskan, analisis biaya dalam kajian ini mengusung tiga tema besar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap tema mempertimbangkan beberapa hal seperti stranded asset, biaya decommissioning, dan potensi penerimaan negara yang hilang.

Selain itu, lanjut Raditya, kajian ini juga menganalisis manfaat pensiun dini PLTU dari sisi kesehatan masyarakat dan lingkungan dengan memasukkan faktor peningkatan kualitas udara.

"Hasil analisis cost and benefit. Benefit yang bisa diraih dari skenario pensiun PLTU yang lebih cepat ini sekitar 2-4 lebih besar dari cost yang dikeluarkan untuk memensiunkan PLTU tersebut," ujarnya saat Indonesia Sustainability Energy Week (ISEW) 2022, Selasa (11/10).

Raditya mengungkap estimasi biaya pensiun dini yang harus digelontorkan pemerintah yaitu sekitar USD 4,6 miliar atau setara Rp 69,12 triliun hingga tahun 2030 (kurs Rp 15.361), dan USD 27,5 miliar atau Rp 422,43 triliun hingga tahun 2050.

Kajian tersebut juga mengungkap manfaat yang bisa didapatkan pemerintah yaitu total penghematan biaya kesehatan sebagai dampak pengakhiran masa operasi PLTU, bisa mencapai USD 60 miliar atau Rp 921,85 triliun hingga tahun 2050.

"Selain avoided health cost itu kita juga mendapati bahwa percepatan pensiunan PLTU menghindarkan kematian, total yang terhindarkan 168 ribu jiwa sampai 2050," imbuh Raditya.

Lanjut dia, pembagian dari biaya pensiun dini PLTU didominasi oleh biaya untuk meng-cover stranded asset yang ada di PLTU. Dia melihat hampir 2/3 biaya tersebut terkait dengan pensiunan PLTU milik swasta (Independent Power Producer/IPP).

Selain itu, kajian tersebut juga menganalisis biaya yang diperlukan untuk menggantikan PLTU yang dipensiunkan dengan pembangkit berbasis EBT dengan pembagian per 10 tahun hingga tahun 2050.

Dalam data yang ditampilkan, biaya yang dibutuhkan untuk rentang waktu 2022-2030 sebesar USD 135 miliar, lalu tahun 2031-2040 sebesar USD 455 miliar, dan tahun 2041-2050 mencapai USD 633 miliar.