Bobby: KAI Siapkan Konsolidasi INKA Efektif 1 Januari 2027
PerbesarDirektur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, mengungkapkan proses konsolidasi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA ke dalam grup KAI terus berjalan.
Bobby mengatakan, proses akuisisi tersebut ditargetkan rampung sehingga konsolidasi INKA di bawah KAI dapat efektif mulai 1 Januari 2027.
"Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA)-nya sudah almost done. Kemungkinan dalam minggu ini kita akan umumkan CSPA-nya. Kemudian kita tetap di plan, 1 Januari 2027 INKA dikonsolidasikan di bawah KAI," kata Bobby dalam jumpa pers KAI di Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut Bobby, konsolidasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi INKA. Salah satu persoalan yang dihadapi perusahaan saat ini adalah keterbatasan modal kerja atau working capital.
Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas produksi ditopang oleh tiga faktor utama, yakni kekuatan modal, sumber daya manusia (SDM), dan alat produksi.
Dari sisi alat produksi, Bobby mengatakan INKA telah mendapatkan dukungan investasi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Fasilitas produksi tersebut dirancang memiliki kapasitas hingga 250 kereta per tahun atau setara sekitar 20 rangkaian kereta (trainset).
"Secara alat produksinya sudah berinvestasi untuk sampai dengan 20 trainset per tahunnya," ujarnya.
Namun, kapasitas produksi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena keterbatasan modal kerja. Dengan masuknya INKA ke dalam konsolidasi KAI yang memiliki kondisi finansial lebih kuat, Bobby optimistis kapasitas produksi dapat ditingkatkan.
"Nah, permasalahan di INKA ini low working capital. Dengan adanya KAI nantinya yang secara finansial lebih kuat, maka kita sangat optimistis bisa mencapai 10 trainset per tahun," kata Bobby.
Dalam kesempatan yang sama, Bobby juga menjelaskan skema pembiayaan pengadaan kereta rel listrik (KRL) baru untuk PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Ia menegaskan, dana PMN yang diberikan pemerintah bukan digunakan secara langsung untuk membeli KRL. PMN tersebut berfungsi untuk memperkuat struktur permodalan atau ekuitas KCI.
Menurut Bobby, penguatan ekuitas diperlukan agar KCI memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.
"Yang dibiayai oleh negara itu bukan beli KRL-nya. Equity KCI itu tidak kuat sehingga dia tidak bisa meminjam banyak dari perbankan. Maka disuntiklah oleh negara equity untuk KCI," ujar Bobby.
Dengan demikian, pengadaan KRL tetap dilakukan oleh KCI dengan menggunakan skema pembiayaan gabungan dari PMN, pinjaman perbankan, serta dana internal perusahaan.
"Jadi bukan PMN beli KRL, tapi PMN adalah bagian dari equity untuk pengadaan KRL itu," lanjutnya.
Secara keseluruhan, total kebutuhan pembiayaan pengadaan Commuter Line hingga 2027 diperkirakan mencapai Rp 9,18 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 58% atau Rp5,3 triliun berasal dari dukungan pemerintah melalui PMN yang disalurkan lewat KAI.
Selanjutnya, sekitar 40% atau Rp3,69 triliun berasal dari pinjaman bank melalui kredit sindikasi. Sementara sisanya berasal dari kas internal KCI. PMN tersebut disalurkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2024 hingga proyeksi 2026 untuk memperkuat permodalan KCI dalam mendukung pengadaan sarana KRL baru.