Bos Freeport Ungkap Pembangunan Smelter Tidak Menguntungkan
PerbesarPT Freeport Indonesia (PTFI) menegaskan pembangunan pabrik pemurnian atau smelter untuk mengolah konsentrat bijih emas menjadi katoda tetap dilakukan di Gresik, Jawa Timur. Saat ini, realisasinya baru mencapai 5 persen.
Pembangunan smelter ini bersifat wajib karena negara ingin komoditas seperti emas dan perak tidak hanya dijual secara mentah, tapi diolah dulu di smelter agar ada nilai tambahnya saat diekspor. Keputusan ini juga disepakati dalam peralihan Kontrak Karya PTFI.
Presiden Direktur Utama PTFI, Tony Wenas, mengungkapkan sebenarnya pembangunan smelter ini tidak menguntungkan bagi perusahaan dan negara. Alasannya, karena nilai tambah dari harga jual dari konsentrat ke tembaga katoda hanya 5 persen.
"Itu komitmen dari PTFI (untuk mendukung hilirisasi) walaupun pembangunan smelter tembaga bukan proyek menguntungkan," kata dia dalam media briefing PTFI 'Dari Timur untuk Indonesia Maju' secara virtual, Senin (17/8).
Meski begitu, Tony Wenas menuturkan bahwa posisi pabrik pemurnian tidak akan pindah ke tempat lain. Gresik menjadi lokasi yang pas karena dekat dengan pabrik petrokimia yang akan menyerap asam sulfat dari proses pemurnian ini. Jadi, biaya logistiknya juga lebih murah ketimbang membangun di daerah lain.
PerbesarPembangunan Smelter Bakal Terhenti Setahun
Akibat wabah virus corona, Tony menegaskan pembangunan smelter ini terhambat. Sudah hampir lima bulan tidak ada aktivitas pembangunan sama sekali di Gresik karena ada pembatasan sosial berskala besar, jadi lokasi pabrik ditutup.
"Lima bulan kita praktis berhenti karena Gresik juga berhenti. Kontraktor utama kita juga terkena dampak pandemi. Kita lima bulan ini gak ada kegiatan," terangnya.
Freeport pun sudah mengajukan bakal ada keterlambatan pembangunan smelter ke Kementerian ESDM . Tony menyebut pembangunan akan tertunda dua belas bulan.
Seharusnya pembangunan smelter rampung pada 2023 mendatang. Dia berharap Kementerian ESDM memberikan persetujuan atas kondisi ini.
"Kita beberapa bulan lalu menyampaikan permohonan ini untuk ditunda dalam jangka waktu 12 bulan. Sudah ada pemahaman, tapi resminya belum dapat persetujuan," ujarnya.
