BPJS Kesehatan Bayar Klaim Rumah Sakit Rp 51 T di Semester I 2019

Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (5/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mencatat, BPJS Kesehatan telah membayar klaim rumah sakit sebesar Rp 51,61 triliun pada semester I 2019. Padahal penerimaan iuran BPJS Kesehatan hanya Rp 44,5 triliun.

Ketua DJSN, Tubagus Achmad Choesni, menyebut sejak 2014 hingga kini, pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke ruma‎h sakit hampir selalu melebihi pendapatan iuran, kecuali di tahun 2016.

Dia menjelaskan di 2014, pendapatan iuran hanya Rp 40,71 triliun, sementara pembayaran klaim Rp 42,65 triliun. Di 2015, pendapatan iuran Rp 52,77 triliun, sementara pembayaran klaim capai Rp 57,08 triliun.

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Sementara pendapatan iuran di tahun 2017 sebesar Rp 74,24 triliun, pembayaran klaim mencapai Rp 84,44 triliun. Pun di tahun 2018, pendapatan iuran hanya Rp 81,99 triliun, sedangkan pembayaran klaim Rp 94,29 triliun.

"Angka klaim rasio yang di atas 100 persen mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara iuran dengan pembiayaan klaim," bebernya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8).

Dia menambahkan dikarenakan hal tersebut, memang sudah semestinya iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Terakhir kali, iuran BPJS Kesehatan naik di 2016. Pun menurut Tubagus, kenaikan tidak sesuai dengan hitungan aktuaria.

Berdasarkan perhitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di tahun 2016, iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) semestinya Rp 36.000, namun oleh pemerintah ditetapkan Rp 23.000. Artinya ada selisih Rp 13.000 per orang.

Lalu untuk peserta kelas III seharusnya Rp 53.000, namun ditetapkan Rp 25.500. Untuk peserta kelas II dari semestinya Rp 63.000, tapi ditetapkan Rp 51.000. Hal itu membuat biaya per orang per bulan lebih besar dari premi per orang per bulan.

“Di 2016 itu ada selisih apa yang ditetapan aktuaria dengan penetapan pemerintah. Ini tentu sudah berkali-kali kami sampaikan, angka iuran ini underprice kalau melihat jangka panjang,” paparnya.