BPS Beberkan Belanja Pegawai, MBG hingga Kopdes Dorong Ekonomi Kuartal II 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan sederet faktor pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026. Pada periode tersebut, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan tumbuh 3,73 persen secara kuartalan atau quarter to quarter (qtq).
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, mengatakan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai.
“Terutama pada belanja gaji dan tunjangan ASN berupa gaji 13 serta peningkatan belanja barang dan jasa pemerintah. Jadi di kuartal II ini ada realisasi belanja pegawai, gaji 13 cair. Sementara kalau kita lihat dari belanja barang, tadi disampaikan di kuartal II ini belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa program MBG jauh lebih besar dibandingkan dengan kuartal II tahun 2025,” kata Edy dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Rabu (5/8).
BPS juga melihat besarnya realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai tercermin dalam kinerja ekonomi. Berdasarkan data yang dirujuk BPS dari Kementerian Keuangan, realisasi program tersebut hingga Juni 2026 mencapai Rp 98,8 triliun, dengan penyerapan pada kuartal II sebesar Rp 44,7 triliun. Nilai itu jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal II 2025 yang baru mencapai Rp 2,9 triliun.
“Realisasi belanja pemerintah ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi semakin besar realisasinya tentu akan berpengaruh. Karena setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah masuk ke dalam dunia usaha dan itu berputar dan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Edy.
Selain MBG, BPS juga mencatat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut menopang aktivitas investasi, khususnya pada sektor konstruksi. Dalam pemaparan pertumbuhan ekonomi, BPS menyebut sektor konstruksi tumbuh 6,68 persen sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan KDMP.
Sementara itu, peningkatan permintaan kendaraan pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tidak lagi dipengaruhi pengadaan kendaraan untuk KDMP pada kuartal II. Menurut Edy, realisasi pengadaan tersebut telah tercatat pada kuartal I 2026.
“Pengadaan kendaraan untuk KDKMP sudah tercatat di Triwulan I-2026 karena memang realisasinya kan di Triwulan I-2026 sudah bagian dari KDKMP,” katanya.
Edy menuturkan pada kuartal II 2026 peningkatan investasi kendaraan lebih banyak didorong oleh naiknya penjualan kendaraan niaga seperti truk, bus, dan pikap, serta meningkatnya impor kapal tanker dan kapal laut.
