BPS Sebut Impor Pakaian Meningkat Jelang Lebaran 2024, Mayoritas dari China

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam konferensi pers di Gedung BPS, Rabu (16/2/2023). Foto: Dok. BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor pakaian dan aksesorisnya meningkat menjelang hari raya Lebaran pada April lalu. Peningkatan ekspor tersebut dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan permintaan komoditas pakaian.

“Nilai impor komoditas mengalami peningkatan pada bulan-bulan jelang hari raya Lebaran,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Rabu (19/6).

Habibullah menjelaskan, nilai impor pakaian dan aksesori, rajutan atau kaitan (HS 61) pada Januari 2024 tercatat sebesar USD 12,26 juta. Angka itu naik menjadi USD 20,87 juta pada Februari 2024, dan kembali naik pada Maret 2024 menjadi USD 23,98 juta.

Kemudian memasuki Lebaran, BPS mencatat nilai impor pakaian dan aksesori tercatat mulai melandai dengan nilai impor sebesar USD 22,86 juta.

Sejumlah barang bukti berupa pakaian bekas hasil pengungkapan kasus penyelundupan barang bekas dan ilegal dihadirkan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/3/2023). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Di sisi lain, Habibullah menjelaskan nilai impor pakaian dan aksesori tidak rajutan atau kaitan (HS 62). BPS mencatat, nilai impor HS 62 sebesar USD 14,74 juta pada Januari 2024. Kemudian mengalami kenaikan USD 22,42 juta pada Februari 2024, dan USD 24,91 juta pada Maret 2024.

“Nilai impor untuk komoditas ini menurun memasuki Lebaran, yang tercatat sebesar USD 19.38 juta,” ungkapnya.

Secara kumulatif, Indonesia banyak melakukan impor pakaian dari China, Bangladesh, dan Vietnam. Untuk impor pakaian dan aksesori, rajutan atau kaitan (HS 61) berasal dari China dengan persentase sebesar 38,76 persen, diikuti Vietnam 13,99 persen, Bangladesh 10,36 persen, dan Turki 5,02 persen.

“Impor pakaian dan aksesori tidak rajutan atau kaitan (HS 62) mayoritas dari China sebesar 30,28 persen, diikuti Bangladesh 11,00 persen, Vietnam 8,91 persen, dan Hong Kong 8,57 persen,” pungkasnya.