BPS Terancam Tak Bisa Biayai Sensus Ekonomi 2026 Imbas Efisiensi

Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan sensus penduduk secara langsung ke permukiman warga di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (1/9). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan ada tiga survei dan sensus yang berpotensi batal imbas pemangkasan anggaran, yakni Sensus Ekonomi 2026, Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2025, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan anggaran awal BPS dalam APBN 2025 sekitar Rp 5,7 triliun, kemudian dipangkas sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 sebesar Rp 1,59 triliun, sehingga pagu alokasinya menjadi Rp 4,11 triliun.

"Kami maksimalkan dan optimalkan anggaran yang ada, dengan fokus efisiensi pada operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, dan pada ATK, kegiatan seremoni, dan sebagainya," katanya saat RDP Komisi X DPR, Kamis (13/2).

Meski ada efisiensi, BPS tetap menjaga prioritas yakni penyediaan data statistik yang sangat penting, gaji dan tunjangan kinerja karyawan, serta operasional untuk mendukung penyediaan data statistik penting.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam raker dengan Komisi X DPR di Senayan, Kamis (13/2/2025). Foto: YouTube Komisi X DPR

Secara rinci, program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dialokasikan Rp 716 miliar. Sementara sisanya 3,39 miliar untuk program dukungan manajemen seperti belanja operasional dan belanja 17.500 pegawai BPS di seluruh Indonesia.

Amalia mengungkapkan, karena efisiensi tersebut, BPS terpaksa belum bisa membiayai 3 kegiatan yaitu Sensus Ekonomi 2026 yang membutuhkan Rp 828 miliar, SUPAS 2025 sebesar Rp 147,63 miliar, dan Susenas September 2025 termasuk Survei Rumah Tangga triwulanan sebesar Rp 81,26 miliar.

Dengan demikian, BPS meminta ada relaksasi efisiensi anggaran dengan total nominal Rp 1,057 triliun untuk menyelenggarakan ketiga kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Kami usulkan relaksasi efisiensi anggaran untuk Sensus Ekonomi 2026, SUPAS 2025, dan Susenas September 2025," ungkap Amalia.

Dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini, Komisi X DPR pun menerima usulan relaksasi efisiensi anggaran BPS tersebut dan mencantumkannya dalam kesimpulan.

"Menerima usulan relaksasi efisiensi anggaran BPS sebesar Rp 1.057.748.331.000 untuk pembiayaan Sensus Ekonomi 2026, Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS), dan Susenas September termasuk survei ekonomi rumah tangga triwulanan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati.