Kumparan Logo

Bukan Cuma Pungli, Ada Banyak Masalah Kusut di Pelabuhan Tanjung Priok

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/11/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/11/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Polisi menemukan aksi pungli di area Tanjung Priok atau Jakarta International Container Terminal (JICT) pada Jumat (11/6). Polisi pun akhirnya menangkap 8 orang tersangka.

Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) menilai masalah pungutan liar (pungli) dan premanisme di pelabuhan pelabuhan Tanjung Priok hanya bagian kecil dari kusutnya persoalan pelabuhan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Ketua Forkami James Talakua mengatakan, organisasinya sangat mendukung Presiden Joko Widodo yang turun ke lapangan dan menginstruksikan Kapolri untuk bertindak memberantas pungutan liar dan premanisme di sektor kepelabuhan.

"Semua persoalan tersebut belum tertangani. Salah satu penyebabnya karena tidak ditempatkannya orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat (the right man in the right place) guna mengurus sektor transportasi laut, termasuk kepelabuhanan," katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/6).

Menurut dia, pejabat yang bertanggung jawab atas persoalan angkutan laut seharusnya malu saat presiden turun ke lapangan karena suatu persoalan.

“Ini artinya pejabat yang diamanah untuk mengurus sektor transportasi laut bekerja sesuai harapan,” katanya.

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/11/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Oleh karena itu, menurutnya presiden atau menteri harus berani mengganti pejabat yang tidak bisa perform dan bekerja sesuai harapan dan amanah yang diberikan dan diganti dengan orang-orang yang tepat dan memiliki kemampuan bekerja yang luar biasa untuk membantu mewujudkan visi Indonesia.

“Pun kami mendengar pejabat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan memasuki masa pensiun sehingga diperlukan pengganti. Kami harap Presiden dapat menempatkan orang yang lebih tepat untuk mengisi pos Dirjen Perhubungan Laut sehingga sektor transportasi laut dapat terurus dengan benar,” ujarnya.

James menyarankan Presiden agar tidak tanggung-tanggung untuk membereskan persoalan kusut pelabuhan di seluruh Indonesia untuk mendukung dan menggairahkan kembali program Tol Laut dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia yang kini mulai tenggelam.

Sebab, jika persoalan pelabuhan bisa diperbaiki, langkah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia semakin dekat. Selama ini, perkembangan Tol Laut dan Poros Maritim seperti berjalan di tempat akibat lemahnya eksekusi dan tidak tepatnya di dalam menempatkan orang yang tepat.

Forkami yang merupakan organisasi pendukung Presiden Joko Widodo selama dua periode pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengaku optimistis, di sisa waktu yang ada, Presiden Joko Widodo dapat memperbaiki persoalan kusut kepelabuhanan di seluruh Indonesia.

kumparan post embed

Menurut Forkami, dengan tingginya atensi Presiden terhadap persoalan transportasi laut, seharusnya hal ini menjadi momentum untuk memutasi orang-orang yang tidak bisa mengurus sektor transportasi laut dan menggantinya dengan mereka yang bisa mengurus pelayaran.

Mereka adalah yang memiliki kecukupan ilmu, pengalaman, jaringan luas dan dipercaya dunia kemaritiman nasional bahkan internasional.

“Kalau tidak cakap dan mampu, mimpi Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim tidak akan pernah terjadi,” ujarnya.