Buruh Kecam Usulan Agar Jokowi Menjabat Hingga 2027: Tangkap Bahlil!

Para buruh mengelar aksi demonstrasi di DPR RI pada Jumat (14/1). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Para buruh menyambangi gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (14/1). Mereka menggelar aksi demo untuk memprotes sejumlah kebijakan, salah satunya usulan agar Pilpres 2024 diundur dan Presiden Jokowi bisa menjabat hingga 2027.

Hal tersebut diteriakkan Presiden Konferedensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Para buruh ingin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditangkap terkait usulan tersebut.

"Kita minta polisi menangkap saudara Bahlil, Menteri Investasi. Dia dengan enaknya meminta (masa jabatan) presiden diperpanjang," terang Said di depan Gedung DPR, Jum'at (14/1).

Said menambahkan, kalau masa Presiden RI diperpenjang, jabatan para menteri dan DPR juga berpotensi sama. Hal ini menjadi sensentif karena Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI akan digelar pada 2024 mendatang.

"Tahun politik akan berisiko besar bagi para partai di parlemen, jangan main main. Kami meminta Bahlil diperiksa oleh Kepolisian Republik Indonesia," tambahnya.

Deklarasi dukungan calon Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026, Arsjad Rasjid di Hotel Santika, Palu, Sulawesi Tenggara, Rabu, (19/5), yang dihadiri oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Mendag M Lutfi. Foto: Kadin Sulawesi Tengah

Buruh Akan Laporkan Bahlil ke Mabes Polri

Said Iqbal mengatakan pernyataan Bahlil tersebut juga akan merugikan buruh. Sebab apabila jabatan presiden diperpanjang hingga 2027, akan diikuti pula perpanjangan jabatan menteri-menteri berikut anggota DPR.

Menurut Said Iqbal, ini bakalan menyebabkan sejumlah undang-undang yang saat ini merugikan buruh, bakal terus mendapatkan lampu hijau di legislatif dan eksekutif. Karena itu, mereka bersiap melaporkan Bahlil ke kepolisian.

“Bilamana ada undang-undang keamanan negara yang dilanggar, serikat buruh akan melaporkan ke Mabes Polri apa yang diucapkan oleh Bahlil," kata dia.

Said menyebut seorang menteri seharusnya membantu tugas-tugas presiden, menenangkan suasana, dan tidak mengumbar ucapan yang mengganggu stabilitas negara. Karena itu, Said menyebut Bahlil layak dipidanakan.

"Kami sedang mempelajari itu, dengan perkataannya bahwa mayoritas pengusaha yang menginginkan pemilu dipercepat atau periode presiden diperpanjang," ungkapnya.

Said juga menganggap aksi Bahlil melanggar konstitusi. Dia minta Bahlil membeberkan identitas pengusaha yang ingin Pilpres diundur. Dia juga menyebut sikap Bahlil membahayakan negeri ini.

"Tunjuk pengusahanya siapa. Serikat dan partai buruh akan datangi pengusaha, yang anti-nasionalisme dan melanggar konstitusi harus dilawan. Jangan rakus, ini negeri bukan milik pengusaha," tutupnya.