Buruh Tolak Omnibus Law, Ini Tanggapan Istana
PerbesarADVERTISEMENT
Rencana pemerintah mengajukan undang-undang 'sapu jagat' atau omnibus law mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak, termasuk kelompok buruh. Padahal, rancangan UU tersebut akan dikirim ke DPR pekan ini untuk segera dibahas.
ADVERTISEMENT
Menanggapi penolakan kaum buruh tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menjelaskan bahwa pemerintah terus mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak. Termasuk dari buruh.
"Dan sidang kabinet paripurna presiden menyatakan supaya dari pemerintah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi-aspirasi teman sekalian," kata Moeldoko di Kantornya Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1).
Untuk itu, dia menegaskan mereka masih mencari jalan keluar. Artinya, solusi yang bisa mencakup semua kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dalam omnibus law.
"Saya sampaikan kita ingin cari titik keseimbangan baru yang pas, yang baik untuk teman-teman pekerja, dan yang baik untuk pengusaha," ujarnya.
"Mencari titik keseimbangan ini melalui upaya bersama, tidak bisa sepihak, tetapi kedua belah pihak memiliki semangat yang sama," imbuhnya.
Selama ini, Moeldoko menyebut banyak info-info dalam rancangan omnibus law beredar di masyarakat namun tak berdasarkan fakta.
ADVERTISEMENT
Seperti info yang menyebut akan adanya penghilangan cuti hamil pekerja. Padahal, berdasarkan konfirmasi yang diperoleh hal itu tak benar.
"Saya pikir substansinya belum terdistribusi ya pada teman-teman. Seperti kemarin waktu ketemu, teman merasakan mana ini substansinya kami belum menemukan, belum mendapatkan. Justru beredar substansi yang banyak tidak sebenarnya," ujarnya.
"Cuti hamil katanya dihilangkan, padahal kata Pak Airlangga tidak. Maka yang lebih penting lagi nanti ada pertemuan yang bisa akomodir semua pihak, yang bisa mendengarkan. Substansinya agar tidak simpang siur, karena kesimpangsiuran yang membuat teman-teman pada demo," tambahnya.
Sebelumnya, kelompok buruh yang menolak omnibus law seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka berdemonstrasi di depan DPR RI pada Senin (20/1).
ADVERTISEMENT
Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai RUU omnibus law yang saat ini tengah dipersiapkan pemerintah tidak berpihak pada buruh. Sebaliknya, RUU tersebut bercita rasa pengusaha.
“Kami mengatakan RUU Cipta Lapangan Kerja bercita rasa pengusaha. DPR harus menolak karena buruh juga punya kewajiban dan hak di negeri ini untuk perlindungan kepada negara, perlindungan job security yaitu kepastian kerja, kemudian jaminan sosial dan juga salary security yaitu kepastian upah,” ungkap Said di depan Gedung DPR-MPR, Jakarta, Senin (20/1).