Butuh Dana Triliunan, Program Ekonomi Bacapres Dinilai Cuma Jargon Politik

Muhaimin Iskandar berkelakar dengan Prabowo Subianto usai menggelar pertemuan di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (9/7/2023). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Janji-janji calon presiden hingga calon wakil presiden, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi, dinilai bakal jadi sekadar jargon politik.

Visi-visi yang mereka usung dinilai sulit terealisasi lantaran butuh anggaran yang tak sedikit.

Bacapres Prabowo Subianto misalnya, berjanji mengadakan program makan siang gratis dan susu gratis bagi siswa Sekolah Dasar sampai pondok pesantren. Program pemerintah di era Presiden Jokowi yang ia nilai bagus juga akan tetap dijalankan bahkan ditingkatkan.

"Selanjutnya kita harus, rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah negeri, sekolah swasta, pesantren, anak-anak balita dan bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo dalam pidato politik saat Konsolidasi Pemenangan Partai Bulan Bintang di Padang, Sabtu (9/9).

Dari janji Prabowo itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menganggap wacana tersebut hanya sekadar jargon politik untuk menarik pemilih.

Pemberian makan gratis jika per individu muridnya dapat bergantung pada Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Namun jika pemberian makan siang di seluruh sekolah secara gratis akan menghabiskan triliunan rupiah.

"Makanya ini adalah semacam jargon-jargon politik saja untuk voters tanpa dia mempertimbangkan kemampuan APBN," ujar Nailul saat ditemui di sela agenda Bedah Anatomi APBN 2024 di Perpusnas, Jumat (22/9).

Hal sama juga ia lontarkan pada bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Cak Imin berencana memberikan subsidi BBM hingga bahkan bisa gratis. Nailul meminta target calon pemimpin 2024 harus terukur.

"Walaupun mungkin realisasi atau makan siang gratis atau BBM gratis dan sebagainya itu, apa sih yang mau tercapai, bagaimana agar subsidi tepat, itu harus dikerjakan oleh bacapres ke publik, karena publik masih menilai itu cuma kesempatan," imbuhnya.

Nailul mempertanyakan apakah janji pemimpin 2024 tersebut tertuang akan menggunakan anggaran bansos dalam APBN atau mereka mencari pos anggaran baru.

"Kalau subsidi BBM, ini adalah langkah mundur di mana kita tengah mengkaji apakah subsidi BBM ini harus ditambah atau engga. Kedua kita harus melihat ketepatan subsidi tersebut apakah tepat sasaran atau selama ini terjadi tidak tepat sasaran, artinya kontra produktif capai target subsidi," tutur Nailul.