Cara Pemerintah Atasi Kesenjangan Indonesia Timur dan Barat
PerbesarMenyadari besarnya potensi daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia, pemerintah berupaya mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah bagian timur Indonesia dan wilayah perbatasan. Dengan begitu, kontribusi Indonesia bagian timur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional bisa meningkat.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan hal ini dalam paparan di acara Indonesia Development Forum (IDF) 2018 yang digelar mulai Selasa (10/7) hingga Rabu (11/7) mendatang. IDF merupakan forum dialog nasional yang digelar untuk menghimpun beragam ide dan strategi terkait pembangunan daerah di Indonesia.
Mengangkat tema “Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah di Seluruh Nusantara,” Bambang menyampaikan beberapa langkah mengatasi disparitas atau kesenjangan yang terjadi antarwilayah.
“Indonesia bagian timur itu kaya dengan ekonomi kelautan. Akan tetapi, industri pengolahan ikan justru lebih banyak di Jawa. Ini kan suatu bentuk kesenjangan yang perlu diatasi. Kami telah banyak melakukan beberapa hal, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan,” tambahnya.
Selain itu, Bambang menyampaikan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem dagang digital (e-commerce) juga dapat membantu mengatasi kesenjangan harga yang terjadi antara wilayah Timur dan wilayah Barat Indonesia.
PerbesarBeberapa upaya lain juga terus dilakukan, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperbaiki kualitas pendidikan, perbaikan pelayanan dasar, dan juga penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Lebih baik menciptakan pusat pertumbuhan sebanyak mungkin di luar wilayah Jawa. Di mana nantinya pusat pertumbuhan itu suitable, bukan hanya pusat pertumbuhan yang temporer kemudian hilang. Kita juga akan dorong pembangunan metropolitan di luar Pulau Jawa. Kota metropolitan ini paling tidak bisa menjadi sumber awal dari pertumbuhan itu sendiri,” terang dia.
Berdasarkan data BPS, rasio gini pada bulan September 2017, terdapat sembilan provinsi dengan angka rasio gini di atas rasio gini nasional sebesar 0,391. Provinsi-provinsi tersebut antara lain Sulawesi Tenggara 0,404, Sulawesi Selatan 0,429, Sulawesi Utara 0,394, Gorontalo 0,405, dan Papua 0,398.
Sementara itu, data pertumbuhan ekonomi triwulan I 2018 yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia secara spasial didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Kelompok provinsi di Jawa memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,67%, Sumatera sebesar 21,54%, Kalimantan 8,24%, Sulawesi 6,02%, Bali dan NTT 3,03%, serta kelompok provinsi Maluku dan Papua hanya menyumbang sebesar 2,5%.
“Kesenjangan antarwilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Diharapkan lewat gelaran IDF ini, berbagai masukan akan menjadi saran dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) pada 2020 mendatang,” tutup Bambang.